Soal UKT Mahal Dibayar dengan Pinjol, Ganjar: Hentikan Liberalisasi Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo  menyerukan agar liberalisasi pendidikan harus dihentikan saat ini juga.

Seruan tersebut merespons pertanyaan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait fenomena Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal dan mahasiswa diarahkan untuk menggunakan pnjaman online (Pinjol) untuk membayarnya.

"Pertama hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi (UKT) yang benar," kata Ganjar dalam debat kelima Pemilu presiden 2024 di Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.

"Kenapa Ganjar-Mahfud punya program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana? Agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini," sambungnya.

Lebih lanjut, eks Gubernur Jawa Tengah tersebut mengaku juga telah berdiskusi dengan para mahasiswa di Yogyakarta, dan diketahui masalah biaya kuliah merupakan isu utama yang mereka soroti.

Baca Juga: Prabowo Dukung Gagasan Baik Capres Lain: Itikadnya Baik

Terkait hal itu, ia pun ingin kembali mengangkat skema Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) yang dulu berlaku diera seniornya. 

Di mana dalam skema tersebut, mahasiswa mendapat kredit yang sangat murah dari pemerintah untuk membayar biaya kuliah. Mahasiswa tersebut melunasi kredit setelah lulus kuliah.

"Bayarnya setelah 'panen', ketika apa? ketika lulus. Maka liberalisasi harus dihentikan ini, menurut saya mesti juga diimbangi dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu," tegasnya.

Sementara bagi kalangan tidak mampu, lanjut Ganjar, harus mendapatkan intervensi dari pemerintah.

"Dan tentu saja, apa yang mesti dilakukan perguruan tinggi pun, dia harus bisa menunjukkan bahwa 'UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini diperuntukkan untuk kalangan yang memang  sesuai dengan strata mereka," lanjutnya.

Baca Juga: Anies Ingatkan Prabowo soal Belum Jawab Pertanyaan soal Perlindungan Perempuan