Kritik Bansos, Anies: Tidak Usah Dirapel, Harus Tepat Sasaran, Bukan Dibagikan di Pinggir Jalan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritisi penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam debat terakhir capres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024) malam.

Anies menegaskan bahwa bantuan sosial diberikan untuk kepentingan penerima bansos, bukan kepentingan pemberi. Ia menyinggung penyaluran bansos yang disalurkan untuk tiga bulan sekaligus.

“Bansos itu bantuan untuk penerima, bukan bantuan untuk pemberi. Karenanya, ia diberi sesuai dengan kebutuhan penerima,” kata Anies.

Baca Juga: Ditanya Masalah Pendidikan, Anies Singgung Kesejahteraan hingga Sertifikasi Guru

“Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini, kalau dibutuhkan tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sesuai kebutuhan,” sambungnya.

Menurut Anies, itu merupakan konsep dari bansos tanpa pamrih. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung soal data penerima bansos yang harus tepat sasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan informasi pendataan yang akurat.

Mekanisme pemberian bansos juga harus melalui birokrasi agar memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran.

“Mekanisme pemberiannya melalui birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan. Bansos itu, harus bisa dipastikan, miskin, prasejahtera, itu termasuk di dalamnya,” tegasnya, dikutip dari tayangan Live KompasTV.

Baca Juga: Anies: Memiliki Kewenangan di Pemerintahan, Tidak Berarti Memiliki Pengetahuan tentang Masalah

Jika ia terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024, maka ia akan mengadakan program bansos plus. Anies akan meningkatkan jumlah nominal bansos dan melakukan pendataan agar masyarakat miskin yang belum mendapatkan bansos mendapatkan haknya.

Bansos plus ini, lanjut Anies, juga akan memberikan masyarakat pelatihan dan pendampingan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

“Bansos ini atas nama negara, ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos, kardusnya diberikan label ‘Dibiayai APBD DKI Jakarta’, bukan uang gubernur,” tandas dia.