Sri Mulyani Tekankan Transparansi Bansos: Masyarakat Harus Tahu Uangnya dari Mana

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa masyarakat harus mengetahui sumber uang yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani ketika meresmikan rumah susun bagi PNS Kemenkeu di Jayapura, Kamis (1/2/2024).

“Mereka kalau yang mampu membayar pajak tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa, sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Jokowi Bantah Ada Politisasi Bansos di Tengah Masa Kampanye Pilpres 2024

Ia menjelaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

"Ini untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa Kemenkeu memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat agar masyarakat dapat merasakan hadirnya negara melalui uang negara yang disalurkan ke dalam bansos.

Transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan agar masyarakat dapat turut serta mengawasi uang negara yang digunakan, termasuk untuk menggelontorkan bansos.

“Ini adalah cara untuk terus membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keuangan negara dan dengan demikian masyarakat ikut mengawasi, ikut memiliki,” ucap ia.

Pemerintah dilaporkan tengah menggenjot bansos jelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

Baca Juga: Ada BLT Baru Jelang Pemilu 2024, Sri Mulyani Sebut Sudah Masuk Program dan APBN

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun tercatat menaikkan anggaran bansos hingga puluhan triliun menjelang Pemilu.

Sri Mulyani mengumumkan bahwa anggaran Rp11,25 triliun telah disiapkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dirapel tiga bulan sekaligus, yakni Januari-Maret 2024.

Selain mengumumkan BLT yang dirapel tiga bulan sekaligus, Presiden Joko Widodo juga belakangan mengumumkan bansos beras hingga Juni 2024.