Sivitas Akademika UI: Bebaskan ASN, TNI-Polri dari Paksaan Menangkan Paslon Tertentu di Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Dewan Guru Besar UI menyoroti praktik dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

Salah satu yang disorot adalah adanya gerakan memobilisasi aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan Polri dalam memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024. 

"Menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Prof. Harkristuti Harkrisnowo di Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024). 

Baca Juga: Anies soal Petisi UGM dan UII Kritik Jokowi: Artinya Ada Masalah Serius

Selain itu, ia bersama sivitas akademika UI juga mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. 

"Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan," katanya.  

Tuti juga mengimbau agar seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. 

"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan  pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing."

"Mari kita jaga bersama demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan," katanya. 

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, pihaknya kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.  

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil  etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa."

"Kami, Sivitas Akademika Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi. Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama  korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," katanya. 

Ia menambahkan, keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan Indonesia. 

Baca Juga: Jokowi Tanggapi Singkat Petisi Bulaksumur Sivitas Akademika UGM

"Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita," katanya.