Susul UGM, Sivitas Akademika UII Desak Jokowi Jadi Teladan Etika dan Stop Salah Gunakan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.

Hal ini disampaikan Rektor UII Prof. Fathul Wahid saat membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan", Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataan sikap tersebut, komunitas akademik yang terdiri dari para guru besar, dosen, mahasiswa hingga para alumni UII tersebut, menilai saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah pudar sikap kenegarawanannya.

Penilaian itu dapat dilihat dari lolosnya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 hingga pernyataan Kepala Negara yang menyebutkan presiden boleh berpihak dan berkampanye.

"Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," kata Fathul saat membacakan pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan', Kamis.

Menanggapi hal itu, sivitas akademika UII menyampaikan sejumlah tuntutannya.

Pertama, mendesak Jokowi untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan Capres-Cawapres.

"Presiden harus bersifat adil dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan bukan untuk sebagian kelompok," tegasnya.

Baca Juga: Sivitas Akademika UII Soroti Kemunduran Demokrasi: Pudarnya Sikap Kenegarawanan Jokowi

Kedua, menuntut Jokowi beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis.

Termasuk, lanjut dia, salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial (bansos).