Hasto Kecam Tindakan Aparat yang Larang Bendera PDI-P Dikibarkan saat Jokowi Datang ke Gunung Kidul

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PDI Perjuangan mengecam tindakan aparat yang melarang bendera PDI Perjuangan dikibarkan saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Selasa (30/1/2024).

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai langkah tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan dalam menekan peserta pemilu yang dijamin oleh UU Pemilu.

Hasto juga heran sejak Jokowi menjabat wali kota, gubernur hingga presiden dua periode PDI-P selalu ada dan mendampingi. 

Namun, kata dia, saat Jokowi kunjungan kerja ke Gunung Kidul, seolah menolak kehadiran PDI-P dengan mengerahkan aparat negara untuk melarang pemasangan bendera partai, bahkan hingga mengerahkan kendaraan militer. 

"Kami ini peserta Pemilu resmi, dijamin oleh UU, tetapi mengapa untuk bendera PDI-P dilarang untuk dikibarkan. Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan datang ke Gunung Kindul. Ini merupakan suatu perlakuan yang tidak adil," ujar Hasto saat jumpa pers di DPP PDI-P, Kamis (1/2/2024). 

Baca Juga: Sandiaga Uno Ungkap Situasi Kabinet Presiden Jokowi: Kondusif walau Banyak Gonjang-ganjing

Hasto menambahkan peristiwa di Gunung Kidul menambah panjang permasalahan penyalahgunaan kekuasan yang terjadi belakangan ini. 

Seperti, Hasto, peristiwa bentrokan di Sleman, Minggu (24/12/2023) yang membuat Muhandi Mawanto, loyalis Jokowi saat menjadi Capres di Pemilu 2014 meninggal dunia. 

Hasto menjelaskan Mughandi meninggal dikoyok oleh orang-orang yang dulu dia dukung dan pihak Istana tidak sama sekali memberikan ungkapan duka cita.

Kemudian peristiwa di Boyolali, Sabtu (30/12/2024) ketika relawan Ganjar-Mahfud menerima persekusi dari aparat TNI yang seharusnya netral.

"Ketika rakyat melihat sepertinya Indonesia ini sekarang dikerdilkan, sepertinya Indonesia ini hanya urusan Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Lampung, Indonesia ini sepertinya hanya urusan elektoral. Padahal Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga Presiden bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat dan segenap bangsa. Tetapi Indonesia hanya gara-gara pemilu dikerdilkan," ujar Hasto.