Ternyata Mahfud MD Minta Restu Megawati untuk Mundur Jadi Menterinya Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ternyata meminta restu kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Megawati Soekarnoputri sudah memberikan restu kepada Mahfud MD untuk mundur dari posisi Menko Polhukam.

“Sudah lama diberikan restu,” kata Hasto Kristiyanto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menambahkan, rencana mundurnya Mahfud MD juga sudah dirancang bersama Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pimpinan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Baca Juga: Istana soal Hasto dan Risma Sebut Menteri Jokowi Sudah Tak Nyaman: Narasi Politik Tidak Sesuai Fakta

“Mundurnya Prof Mahfud sebenarnya sudah dirancang antara Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD bersama dengan partai politik pengusungnya (PDIP, PPP, Perindo, Partai Hanura) di dalam rapat dengan TPN beberapa waktu yang lalu,” ucap Hasto.

Rencana mundurnya Mahfud MD, digambarkan Hasto semakin bulat saat Presiden Jokowi tidak lagi mengikuti akun media sosial Menko Polhukam tersebut. Meski

“Dan kemudian ini suatu momentum yang sangat baik, terlebih ada sentimen negatif yang begitu besar, sampai ada tindakan unfollow terhadap sosial media dari Presiden Jokowi itu yang kemudian kami cermati,” ungkap Hasto.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan saat ini Mahfud MD tengah mempercepat perkerjaannya sebagai Menko Polhukam. Dengan harapan, siapa pun penggantinya sebagai Menko Polhukam tetap dalam spirit yang sama membela rakyat.

Baca Juga: ICW Beberkan Pemicu Indeks Persepsi Korupsi Stagnan: Jokowi Sibuk Cawe-cawe Urusan Politik

“Tetapi Prof Mahfud MD sebagai pendekar hukum itu juga harus menempatkan skala prioritas pada kepentingan rakyat bangsa dan negara. Persoalan Rempang misalnya memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikan, setidak-tidaknya memberikan suatu rekomendasi agar berbagai ketidakadilan terhadap berbagai konflik agraria,” ujar Hasto.

“Terhadap kejahatan-kejahatan keuangan melalui sistem online yang sering terjadi, pinjaman online, sistem asuransi dan sebagainya, sehingga ini akan dikebut oleh Prof Mahfud untuk dapat diselesaikan sehingga siapa pun yang nanti menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam spirit yang sama untuk membela rakyat, untuk menegakkan keadilan.”

Sebagai informasi, Mahfud MD merupakan satu di antara menteri Jokowi yang dipilih sebagai Menko Polhukam dengan latar belakang profesional. Meski pernah bergabung di partai politik, Mahfud tidak tercatat sebagai kader PDI Perjuangan, partai berlogo banteng yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. 

Sebelumnya Mahfud MD yang kini menjadi cawapres di Pilpres 2024 menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam yang seharusnya 8 bulan lagi dijalani.