Ketua Banggar DPR: Jika Bansos Disalurkan sebelum Pemilu, Jokowi Beri Contoh Tak Baik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti pemberian bantuan sosial atau bansos yang dirapel tiga bulan sekaligus (Januari-Maret 2024), menjelang Pemilu 2024.

Menurut dia, bila penyaluran bansos dilakukan sebelum Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan contoh buruk kepada masyarakat Indonesia. 

"Jika disalurkan sebelum pemilu, jelas sekali motif politik, menggunakan program APBN untuk pemenangan pilpres. Sungguh memprihatinkan bila Bapak Presiden makin memberikan contoh tidak baik, tindakan konflik kepentingan yang dipertontonkan secara vulgar dengan memanfaatkan kepentingan wong cilik," kata Said dalam keterangannya, Selasa (30/1/2024).

Baca Juga: Jelang Pencoblosan Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Puan: Rakyat Ngerti itu Bantuan Negara bukan Personal

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai jika bansos pada kuartal 1 2024 disalurkan setelah pemilu juga masih tepat, karena Indonesia tidak sedang berada di masa El Nino. Bahkan, kata dia, dua bulan terakhir, curah hujan cukup tinggi. 

"Bahkan kita sudah memasuki musim panen. Saya mendukung penebalan anggaran bansos untuk satu tahun sekaligus, dan diberikan setiap tiga bulan. Namun alokasi waktunya harus tepat, jangan dikaitkan dengan momentum kegiatan politik," katanya. 

Ia mengatakan tak elok memanfaatkan rakyat kecil untuk menarik dukungan politik bagi anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang berstatus sebagai cawapres di Pilpres 2024.

"Sangat tidak elok memanfaatkan program untuk rakyat kecil demi mengais dukungan politik. Di sisi lain, praktik seperti ini juga tidak membuat budaya demokrasi kita menjadi lebih baik, dengan menyandera rakyat kecil dalam memilih dengan alat bansos." 

Baca Juga: Di Cirebon Zulhas Kampanye Singgung soal Program Bansos Presiden Jokowi

"Kalau melihat sentimen yang ada, intensitas Bapak Presiden menyebarkan bansos menjelang pemilu, dan salah satu kontestannya anak beliau, sesungguhnya sudah menjadi kontroversi, sebagian besar mengingatkan agar Bapak Presiden tidak terlibat konflik kepentingan lebih dalam dalam Pilpres 2024 dengan memanfaatkan bansos," katanya.

Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pemberian bansos di tengah momentum masa kampanye Pemilu 2024 merupakan kebijakan afirmatif pemerintah dalam menghadapi situasi tertentu.

"Saat ini kita berhadapan dengan fenomena El Nino. Fenomena El Nino ini menimbulkan dampak di mana musim tanam dan juga musim panen akan bergeser," kata Ari saat ditemui di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Senin (29/1/2024), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan situasi itu berdampak pada kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok, terutama beras, sebab pengaruh situasi iklim yang tidak memungkinkan.

Latar belakang lainnya, kata dia, adalah situasi global saat ini yang memicu kenaikan harga sejumlah bahan pangan.

Menurutnya, dituasi itu menimbulkan beban bagi masyarakat dan salah satu cara untuk merespons persoalan itu dengan membagikan bansos.

"Karena memang kelompok-kelompok sosial yang berada di lapisan bawah memang harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit ini," katanya.

Ia menambahkan kebijakan afirmatif yang dijalankan Presiden bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang juga dari rakyat.