Jelang Pencoblosan Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Puan: Rakyat Ngerti itu Bantuan Negara bukan Personal

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan pembagian bantuan sosial atau Bansos sebagai alat politik jelang pencoblosan Pemilu 2024. 

Puan menilai masyarakat sudah mengerti Bansos yang diberikan bukan atas nama personal, tapi tanggung jawab negara dalam meringkankan beban hidup masyarakat kurang mampu. 

Sehingga tidak perlu bersusah payah menjadikan Bansos sebagai alat politik kepentingan di tengah Pemilu 2024.

"Sesuai aturan, (Bansos) itu adalah upaya bagaimana pemerintah mengurangi kemiskinan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Puan usai mengunjungi sentra kerajinan gerabah di Dusun Pagerjurang, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024). 

"Bantuan-bantuan tersebut adalah untuk rakyat yang diberikan oleh Negara. Itu memang hal yang harus dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan," imbuhnya. 

Baca Juga: Pengamat Politik Imbau Pembagian Bansos Jelang Pemilu 2024 Harus Diawasi: Rentan Disalahgunakan

Lebih lanjut Puan tidak mau berkomentar banyak terkait kritik sejumlah kalangan terhadap langkah Presiden Jokowi yang aktif membagikan Bansos mendekati hari pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024. 

Kesibukan Jokowi membagikan Bansos jelang hari pencoblosan dinilai sarat motif politik mengingat Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi maju sebagai Cawapres nomor urut 2 berpasangan dengan Prabowo Subianto. 

Puan menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat. Namun yang pasti, masyarakat sudah bisa menilai pembagian Bansos yang dilakukan Jokowi adalah tugas negera dalam membantu masyarkat kurang mampu.

"Biar Rakyat yang menilai. Rakyat bisa menilai apa yang dilakukan merupakan hal yang harus dilakukan Negara untuk rakyatnya," ujar Puan. 

Pengaruh Iklim 

Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan pembagian Bansos yang dilakukan Presiden Jokowi murni membantu kelompok sosial di lapisan bawah terhadap dampak fenomena el nino. 

Baca Juga: Presiden Jokowi Bagi-Bagi Bansos Tanpa Mensos Risma, PDIP: Jadi Alat Politik Partisan

Bantuan yang diberikan yakni bahan pokok, terutama beras. Sebab pengaruh situasi iklim yang tidak memungkinakan membuat musim dan musim panen bergeser. Hal ini jugalah yang membuat harga sejumlah kebutuhan pangan meningkat. 

Lebih lanjut Ari menjelaskan dalam agenda pembagian Bansos Kementerian Sosial memang tidak dilibatkan.

Hal tersebut dikarenakan bantuan beras yang diberikan Presiden Jokowi bagian dari program yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Karena terkait dengan cadangan pangan. Ada Bulog dan badan pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah, jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," ujarnya, Senin (29/1/2024).