Hasto PDI-P Sebut Risma Cerita Suasana Kabinet Jokowi Sudah Tidak Nyaman: Ada Ketidakpercayaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengaku Menteri Sosial Tri Rismaharini bercerita kepadanya bahwa suasana kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kini sudah tidak nyaman.

Menurutnya, Risma bercerita bahwa ia mesti diperiksa terlebih dulu sebelum rapat kabinet.

Hasto pun menyinggung tindakan Jokowi belakangan ini yang gencar menebar bansos tanpa melibatkan Risma. Ia menduga Presiden Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P.

Baca Juga: Prabowo Sebut Ada Kemungkinan Jumlah Penerima Program Makan Siang Gratis Bertambah, Ini Sebabnya

"Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Selasa (30/1/2024).

"Jadi, ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat saja diperiksanya. Waduh, sudah berlebihan," lanjutnya, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu juga mengaku bahwa Risma khawatir soliditas menteri-menteri Jokowi tak lagi seperti dulu. Meskipun demikian, Hasto menyebut suasana kabinet tidak memengaruhi kinerja mantan Gubernur Jawa Timur tersebut.

Di lain sisi, Hasto mengkritik dugaan politisasi bansos oleh pemerintah. Pria asal Yogyakarta itu menyebut terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran bansos.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto dikutip Kompas.com.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa Jokowi jarang mengajak Risma bagi-bagi bansos karena bansos yang dibagikan belakangan ini terkait dengan cadangan pangan. Sehingga, urusan bansos disebutnya cenderung ke ranah Bulog dan Badan Pangan.

“Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog, ada Badan Pangan, jadi lebih kepada hal itu, termasuk juga mengecek keberadaan pangan di setiap daerah, jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu,” kata Ari, Senin (29/1).

Ari pun menegaskan tidak diajaknya Risma bukan karena status kepartaian yang berasngkutan. “Nggak, nggak ada status kepartaian," katanya.

Baca Juga: Bansos Dirapel 3 Bulan Sekaligus, Anies: Harusnya Mengikuti Kebutuhan Rakyat, Bukan Kalender Politik