Jelaskan Penyebab Presiden Jarang Ajak Risma Bagi Bansos, Ari Dwipayana: Nggak Ada status Kepartaian

JAKARTA, KOMPAS.TV – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi jarang mengajak Menteri Sosial Tri Rismaharini saat membagikan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Ari menjelaskan hal tersebut Senin (29/1/2024) menjawab pertanyaan awak media mengenai Mensos Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini, yang jarang ikut membagikan bansos.

Menurutnya, bansos yang dibagikan akhir-akhir ini terkait dengan cadangan pangan, sehingga lebih kepada Bulog dan Badan Pangan yang berkaitan dengan masalah itu.

“Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog, ada Badan Pangan, jadi lebih kepada hal itu, termasuk juga mengecek keberadaan pangan di setiap daerah, jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu,” tuturnya, dikutip dari video Kompas.TV.

Baca Juga: Anies: Tampaknya Kampanye Joget-joget Mulai Berkurang Volumenya

Saat wartawan kembali menanyakan apakah hal itu bukan karena status kepartaian, Ari dengan tegas menjawab bahwa tidak ada kaitannya dengan status kepartaian.

“Nggak, nggak ada status kepartaian.”

Dalam kesempatan itu, Ari Dwipayana juga menjelaskan bahwa bansos merupakan kebijakan afirmatif pemerintah dalam menghadapi situasi tertentu.

Terutama, kata dia, saat ini Indoneia menghadapi fenomena El Nino yang berdampak pada petani dan penanaman bahan pangan.

“Fenomena El Nino ini menimbulkan dampak, di mana musim tanam dan musaim panen itu akan bergeser,” tuturnya.

“Dampaknya tentu pada kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan pokok terutama beras ya, karena memang situasi iklimnya tidak memungkinkan.”

Yang kedua, lanjut Ari, situasi global kita juga berhadapan dengan semakin naiknya harga-harga pangan.

“Situasi itu tentu akan menimbulkan beban bagi masyarakat, dan salah satu cara untuk merespons persoalan itu adalah dengan membagikan bansos,” imbuhnya.

Baca Juga: Istana Ungkap Alasan Jokowi Bagikan Bansos Tak Libatkan Mensos Risma

Sebab, menurut Ari, kelompok-kelompok sosial yang berada di lapisan bawah itu memang harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit ini.

“Jadi ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya juga dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, ini sumber dana dari rakyat juga,” tegas dia.