Anggota Komisi II DPR Minta KPU RI Cek Dugaan Pemotongan Anggaran Pelantikan KPPS

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan pengecekan terhadap adanya dugaan pemotongan anggaran pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Misalnya, seperti yang santer beredar kabar itu terjadi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Politikus PKS itu mendesak pihak berwajib juga untuk mengecek hal ini secara detail di lapangan, agar semua menjadi lebih transparan.

“Mesti dicek. Semua mesti transparan. Petugas KPPS adalah pejuang. Jangan dikurangi haknya,” kata Mardani kepada wartawan, Senin (29/1/2024). 

Baca Juga: Viral Petugas KPPS Pemilu 2024 Tuntut Transparansi Honor Bimtek hingga Uang Transport, Ini Kata KPU

Menurut dia, pengecekan ini dirasa penting karena menyangkut hak dari para petugas KPPS. 

Ia pun mengingatkan, jangan sampai adanya dugaan disunatnya anggaran ini dibiarkan dan menjadi petaka bagi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Sebab, pada Pemilu 2019 lalu, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. 

”Jangan sampai kejadian ratusan yg meninggal dulu diulangi,” katanya. 

Melalui kolom komentar akun Instagramnya, pihak KPU mengatakan, besaran uang transport bimtek yang diterima petugas KPPS Pemilu 2024 berbeda-beda di setiap daerah.

KPU menjelaskan, perbedaan besaran uang transport KPPS merujuk pada anggaran setiap satuan kerja (satker) atau dinas yang juga berbeda.

Namun, hal ini telah sesuai dengan standar yang diatur Kementerian Keuangan dan Peraturan Daerah (Perda) setempat.