Viral Petugas KPPS Pemilu 2024 Tuntut Transparansi Honor Bimtek hingga Uang Transport, Ini Kata KPU

JAKARTA, KOMPAS.TV - Isu honor pelantikan, bimbingan teknis (bimtek) hingga uang transportasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 viral di media sosial.

Akun media sosial Instagram Komisi Pemilihan Umum (KPU) @kpu_ri hingga hari ini, Senin (29/1/2024) pun digeruduk oleh sejumlah petugas KPPS Pemilu 2024.

Tidak sedikit dari mereka yang menuntut adanya transparasi anggaran KPPS Pemilu 2024, mulai dari honor pelantikan, bimbingan teknis hingga uang transportasi.

"Maaf nih KPU, sebenernya uang transport dari KPU turun berapa untuk per individu, di platform sebelah katanya pelantikan 100 (ribu-red), bimtek 100, tapi kata PPS saya tadi pelantikan 50 bimtek 50, itupun belum di kasih katanya belum cair," tulis akun @dinoo.listian***.

Baca Juga: Geger Pelantikan KPPS Tanpa Uang Saku, Paguyuban Dukuh: "Ngelus dada"

"Min, tanya untuk pelantikan Anggota KPPS tiap kabupaten memang berbeda ya? Di Sleman bagian timur tadi hanya dapat Snack ringan tanpa uang transport. Sementara di kabupaten lain dapat makan besar dan transport 50K. Apakah tiap kabupaten berbeda? Terimakasih," tulis akun @jogjawa***.

"Uang transport kok beda beda pak tiap daerah. Untuk transparansinya ini seharusnya dapat berapa saat pelantikan ? Ada yang dapet 100 ada yang dapat 50 ini. Bahkan ada yang ga dapat. Cuma dapat snack pak. Tolong penjelasannya," tulis akun @chi_***.

"Mohon klarifikasinya semua pada mempertanyakan anggaran kemaren untuk transpot dan bimtek waktu acara pelantikan (KPPS-red)... Mohon keterbukaannya biar semua pada jelas. Apakah dari pusat beneran segitu atau di sunat sama anggota setempat," tulis akun @rafidsya***.

Penjelasan KPU

Melalui kolom komentar akun Instagramnya, KPU mengatakan besaran uang transport bimtek yang diterima petugas KPPS Pemilu 2024, berbeda-beda di setiap daerah.

KPU menjelaskan, perbedaan besaran uang transport KPPS merujuk pada anggaran setiap satuan kerja (satker) atau dinas yang juga berbeda.

Baca Juga: Ingat, Gaji KPPS Pemilu 2024 Naik jadi Segini, Berikut Masa Kerjanya

Namun, hal ini telah sesuai dengan standar yang diatur Kementerian Keuangan dan Peraturan Daerah (Perda) setempat.

Dalam standar itu, tulis KPU, telah diatur mengenai besaran biaya konsumsi, perjalanan dinas, dan uang harian.

Begitu juga dengan mekanisme dan aturan pencairan yang mengacu pada pengelolaan anggaran ABPN.