Sudirman Said Ragukan Pejabat Tak Pakai Fasilitas Negara saat Berkampanye: Saya Pernah Jadi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sudirman Said selaku Executive Co-captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), meragukan pejabat tidak akan menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

Pernyataan Sudirman tersebut merespons pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden maupun menteri boleh memihak dan berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Dikatakan boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara, tapi sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan?" kata Sudirman, Kamis (25/1/2024), dikutip Wartakotalive.

Menurut dia, penggunaan mobil dinas pun sudah masuk dalam kategori menggunakan fasilitas negara.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Mau Mundur dari Menko Polhukam di Waktu yang Tepat

"Ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. Rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara. Itu baru menteri tuh, bagaimana dengan presiden?" ucapnya.

Belum lagi biaya pengamanan presiden, kata dia. Hal tersebut juga termasuk dana negara, ditambah lagi penginapan dan fasilitan penunjang lainnya.

"Jadi, dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan," lanjutnya.

Sebelumnya, Kompas.tv memberitakan, Jokowi mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Bahkan, kata dia, presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Baca Juga: Ketua KPU soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak: Tanya yang Buat Pernyataan

Penjelasan Jokowi tersebut disampaikan saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik yang aktif berkampanye saat ini.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya lagi.