JK Mengaku Dapat Intimidasi Usai Nyatakan Dukung Anies-Muhaimin: Orang Saya Ada yang Dipenjarakan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, mengaku mendapat intimidasi dari penguasa setelah menyatakan dukungannya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN.

Namun demikian, pria yang akrab disapa JK itu menjelaskan bahwa intimidasi yang didapatnya tidak terjadi padanya secara langsung. Melainkan ditujukan kepada orang-orang dekatnya.

Tak tanggung-tanggung, kata JK, orang dekatnya ada yang mendapatkan intimidasi lewat kasus hukum, bahkan sampai dipenjarakan tanpa melakukan kesalahan.

Baca Juga: Ketika Presiden Boleh Kampanye hingga Penilaian JK Sebut Jokowi yang Terlena Kekuasaan

"Secara langsung (intimidasi pada saya) tidak sih. Tapi justru, mengganggu, orang saya diintimidasi, ada malah dipenjarakan tanpa kesalahan," kata JK dalam acara Gaspol! Kompas.com yang dikutip pada Rabu (24/1/2024).

Adapun kasus hukum yang menjerat orang dekatnya tersebut, JK tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak yang dia maksud, serta kasus hukum yang menjerat orang dekatnya itu. 

JK hanya mengatakan bahwa banyak pejabat yang saat ini takut untuk sekadar bertemu dengan dirinya. Jika pun ada pertemuan dengan dirinya, maka hal itu dilakukan secara diam-diam karena takut ketahuan atasannya. 

"Ada juga yang ketemu hanya bisik 'Pak, saya pokoknya ikut bapak, tetapi saya harus diam'. Banyak juga yang gitu," ucap JK.

Baca Juga: Timnas AMIN: JK akan Konsentrasi di Level Atas dan Indonesia Timur saat Kampanye Akbar

"Ya takut, takut ditegur dari atas. Takut dicopot jabatannya. Jadi masalah ketakutan jabatan ini, bukan ideologi.”

JK lantas mengaku heran ketika menyadari mengapa semua pejabat yang hendak bertemu dengannya, justru terkesan takut atau bahkan menghindar untuk bertemu. Padahal, dirinya merangkul semua pihak untuk berdiskusi.

Selain itu, JK juga mengaku ingin mencontohkan bagaimana membuat pemerintahan yang adil kepada semua pihak.

"Saya ikut kepada sistem yang ada, bahwa pemerintah itu harus adil melayani semua pihak. Nah itulah selama ini negeri ini diatur seperti itu," ujar politikus senior Partai Golkar tersebut.

Baca Juga: Muncul Wacana Koalisi Paslon 1 dan 3, Jusuf Kalla: Dalam Politik Tidak Ada Kawan dan Lawan Abadi