Soal Keberpihakan Presiden, TKN Prabowo: Jokowi Berintegritas, Tidak akan Lakukan Abuse of Power

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, mengaku yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menyelewengkan kekuasaan jika memutuskan berpihak di Pemilu 2024. 

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, presiden boleh berkampanye dan berpihak sesuai konstitusi dan undang-undang. 

Menurutnya, larangan bagi presiden adalah membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan capres-cawapres tertentu.

Habiburokhman menyebut presiden tidak diwajibkan untuk netral ketika pemilu.

Baca Juga: Viral Video Mobil Presiden Berhenti di Pinggir Jalan, Diduga Bocor, Jokowi Jalan Kaki dan Sapa Warga

“Saya yakin, (Jokowi) ini orang yang sangat berintegritas. Kalau soal penggunaan kewenangan, saya yakin dia tidak akan melakukan abuse of power,” katanya usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Habiburokhman pun menanggapi pernyataan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang mempertanyakan netralitas presiden usai Jokowi berkata presiden boleh berkampanye dan mendukung calon tertentu saat pemilu.

“Saya nggak ngerti pemahaman Pak Anies. Saya duga Pak Anies tak paham detail soal-soal seperti ini,” katanya.

"Ya nggak tahu yang memberi masukan kepada Pak Anies siapa. Mungkin tidak utuh, tidak lengkap, tidak jelas, sehingga apa yang disampaikan Pak Anies justru absurd,” lanjutnya.

Sebelumnya, Jokowi menuai sorotan usai berkata dirinya boleh memihak calon tertentu. Dia menegaskan, presiden tetap boleh berpolitik selama tidak menggunakan fasilitas negara.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh. Itu saja, yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja,"  lanjutnya.

Baca Juga: Pengamat: Pernyataan Jokowi Presiden Bisa Memihak di Pilpres Itu Lebih Baik, Dari Pada Seolah Netral