Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Sudirman Said: Kita Semua Kaget

JAKARTA, KOMPAS.TV - Co Captain Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye.

Menurut Sudirman, semua terkejut dengan pernyataan tersebut. Ia mengaku tidak menyangka Jokowi akan mengatakan hal itu.

Padahal selama ini, kata dia, Presiden Jokowi terus menggaungkan dan meminta pejabat pemerintah untuk netral dalam Pemilu 2024. 

Baca Juga: Kata Jokowi soal Kiriman Karangan Bunga untuk Ultah Megawati

“Saya kira kita semua kaget, semua terkejut, karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus-menerus,” kata Sudirman di Rumah Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

“Logikanya begini, mengapa polisi diminta netral, mengapa ASN diminta netral, mengapa pegawai BUMN diminta netral? Karena mereka punya kewenangan publik,” tambahnya.

Menurut Sudirman, netralitas diperlukan supaya tindakan dan kegiatan pejabat negara tidak dikaitkan dengan kepentingan tertentu.

Terlebih, apa yang dilakukan oleh para pejabat, kata dia, melekat fasilitas yang sumber anggarannya berasal dari uang negara.

“Yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu,” kata Sudirman, dikutip Kompas.com.

“Karena itu, memang sudah benar bahwa seluruh aparat negara memang diminta untuk netral. Itu satu prinsip,” ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilu.

Bahkan, kata dia, presiden juga boleh memihak calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Penjelasan Jokowi tersebut disampaikan saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Baca Juga: Inilah Momen Anies Kayuh Becak di Yogyakarta, Tukang Becaknya Jadi Penumpang

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya lagi.