JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan wakil presiden RI, Jusuf Kalla menilai Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi berubah karena "terlena kekuasaan."
JK menyebut sosok Jokowi sekarang tidak seperti Jokowi yang dikenalnya dulu.
Politikus senior Golkar itu mengaku dulu mengenal Jokowi sebagai sosok yang sederhana. JK pun mengaku ia mengusulkan kepada Megawati Soekarnoputri agar Jokowi dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta.
Kemudian, ketika menjadi wakil presiden dalam periode pertama pemerintahan Jokowi, JK mengaku mereka menyelesaikan persoalan-persoalan dengan baik dan komunikasi antara keduanya terus berjalan.
Akan tetapi, JK menyebut Jokowi telah "terlena kekuasaan", terlebih usai isu liar bahwa politikus PDI Perjuangan itu ingin masa jabatannya sebagai presiden ditambah menjadi tiga periode.
"Saya kira begitu, berubah. Contohnya tiba-tiba ingin tiga kali, ya kan. Padahal konstitusi hanya (mengizinkan) dua kali. Jadi, perubahan-perubahan itu terjadi," kata JK dalam program "Gaspol" Kompas.com, Selasa (23/1/2024).
Baca Juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies: Masyarakat Bisa Mencerna dan Menimbang
"Jadi, ya memang kalau orang sudah pegang kekuasaan, kadang-kadang terlena menikmati kekuasaan. Lupa," lanjut wakil presiden RI ke-10 dan ke-12 tersebut.
Jusuf Kalla kemudian menanggapi proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo yang melalui putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK).
Gibran sendiri lolos pendaftaran Pilpres 2024 karena konstitusi diubah oleh MK yang waktu itu diketuai pamannya, Anwar Usman. Menurut JK, bisa saja Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalu Gibran.
"Ya faktor lain ingin tetap berkuasa. Ya mungkin ada rencana kalau mendukung 02 dia masih bisa mungkin memberikan arahan. Saya tidak tahu, tapi seperti itu kira-kira," katanya.
Politikus berusia 81 tahun itu juga menilai pemilu kali ini adalah "paling buruk" dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. JK menyorot dugaaan intimidasi terhadap paslon capres/cawapres tertentu.
"Saya umur segini mengalami pemilu sejak lama. Enggak ada proses pemilu seburuk ini. Paling buruk," katanya.
JK kemudian membandingkan proses Pemilu 2024 dengan pemilu era Orde Baru. Menurutnya, kendati pemilu Orde Baru tidak adil, pemenangan paslon tertentu tidak dilakukan dengan intimidasi.
"Bahwa ada artinya mengarahkan (saat Orde Baru) ada juga, tapi tidak dengan ancaman seperti sekarang, tidak masif dari atas ke bawah. Tetapi, sistemnya memang dikuasai," kata Jusuf Kalla.
Baca Juga: Jubir TPN Ganjar-Mahfud: Nepotisme Makin Kental Bila Presiden Kampanyekan Anaknya
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.