Pengamat: Pernyataan Jokowi Presiden Bisa Memihak di Pilpres Itu Lebih Baik, daripada Seolah Netral

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengamat Politik dari Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyiratkan akan memihak di Pilpres 2024 jauh lebih baik ketimbang diam-diam seolah netral.

Hal tersebut disampaikan Ray Rangkuti merespons pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan ‘Presiden boleh kampanye dan memihak di Pilpres 2024’.

“Bagi saya, pernyataan presiden bisa terlibat itu lebih baik. Dari pada diam-diam seolah netral, padahal kenyataan berbagai tindakan, ucapan dan lainnya terlibat dalam pemenangan. Bukan saja karena memang aturan membolehkan presiden terlibat langsung, tapi juga akan lebih memudahkan pengawasan atasnya,” ucap Ray.

“Dan dengan begitu hukum pemilu bagi presiden aktif yang akan berkampanye dapat diterapkan. Antara lain dapat kampanye terbuka tapi harus terlebih dahulu menyatakan cuti dari tugas kepresidenan.”

Baca Juga: Gibran Respons Mahfud MD Ingin Mundur dari Jabatan: Kami Hargai Keputusan Beliau, Terima Kasih

Lebih lanjut, Ray menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi dalam hal memperlihatkan dukungan politiknya. Sebab dukungan politik yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, nyatanya, tidak menaikan elektabilitas yang didukung.

“Pemilih masih terlihat ragu apakah sepenuhnya pak Jokowi mendukung anaknya atau masih tetap mendua hati. Dalam hal ini kepada pasangan 03 yang hari demi hari memperlihatkan makin menebalkan asosiasi dirinya dengan visi pak Jokowi. Yang menyebabkan pemilih yang masih ragu-ragu lebih banyak beralih ke Ganjar dari pada ke Pak Prabowo,” ucap Ray.

“Makin hari, asosiasi ini akan makin menebal. Dan akan makin menebal seiring dengan waktu yang dapat membuat target satu putaran sulit bahkan bisa lebih menyulitkan di putaran kedua. Jadi, selamat datang di dunia terbuka, Pak Jokowi.”

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sebut seorang Kepala Negara itu boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.

Baca Juga: TPN: Keputusan Mahfud Mundur dari Jabatan Menko Polhukam Sudah Firm, Tinggal Tunggu Waktu

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh.”