Bawaslu Sebut Sebaran Berita Hoaks di Pemilu 2024 Mengancam Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebut penyebaran berita hoaks di Pemilu 2024, mengancam demokrasi di Indonesia. 

Sebab, banyak perpecahan terjadi di masyarakat hanya karena masyarakat menerima informasi hoaks kepemiluan secara mentah-mentah.

Bagja mencontohkan, suasana ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. 

Baca Juga: Menkominfo Sebut akan Terjadi Peningkatan Berita Hoaks Jelang Pencoblosan Pemilu 2024

Kala itu, masa pendukung salah satu paslon Gubernur, terdoktrin politik yang dibalut ayat agama, sehingga terjadi konflik sosial.

"Teman-teman mahasiswa harus berfikir rasional. Jangan 'kemakan' berita hoaks, sehingga memicu konflik sosial," kata Bagja seperti dikutip dari laman bawaslu.go.id, Kamis (18/1/2024).

Bagja meminta generasi muda untuk bekerja sama dengan pihaknya dalam mengentas informasi hoaks terkait pemilu.

Misalnya, dengan melaporkan kepada Bawaslu apabila menemukan informasi hoaks terkait kepemiluan. 

Karena Bawaslu sudah menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Kemenkominfo dan aplikasi media sosial.

"Laporkan kepada kami (Bawaslu) jika ada masalah terkait hoaks kepemiluan," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut, jelang hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari akan terjadi peningkatan beredarnya berita hoaks di media sosial atau medsos. 

Ia mengatakan, pihaknya akan bekerja secara optimal untuk menurunkan segala bentuk informasi hoaks di medsos. 

Baca Juga: Beredar Rekaman dengan Narasi Forkopimda Batubara Instruksikan Dukung Paslon 02, Kejari: Hoaks

"Memang dalam sebulan (jelang pencoblosan) ke depan ini terjadi peningkatan, tetapi saya sebagai Menkominfo sudah tegas bahwa hoax akan kami selesaikan secara adat, dalam hal ini adat digital itu 1x24 jam," kata Budi Arie di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).