Merespons Tudingan Politisasi Bansos, Tenaga Ahli Utama KSP: Prosesnya Panjang

JAKARTA, KOMPAS.TV – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Joanes Joko merespons tudingan adanya politisasi bansos dan isu ketidaknetralan kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (18/1/2024), Joanes Joko menjawab pertanyaan tentang tuduhan soal netralitas kabinet dan politisasi bansos.

Menurutnya, program bansos atau bantuan sosial bukan merupakan program yang tiba-tiba muncul, melainkan program yang dirancang sejak beberapa tahun sebelumnya.

“Yang pertama, program bansos kan bukan program yang tiba-tiba muncul, begitu. Tapi ini kan program yang sudah dirancang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun selalu ada program ini,” tuturnya.

“Apa tujuan dari program bansos? Salah satunya adalah mengurangi tekanan hidup yang dialami oleh mayarakat di bawah,” tambahnya.

Ia menambahkan, penyusunan program bansos bukan hanya dilakukan oleh satu kementerian, melainkan melibatkan legislatif dan eksekutif.

“Jadi penyusunan program bansos pun bukan penyusunan program dari satu kementerian tapi juga melibatkan antara eksekutif dan juga dilakukan rapat dengar pendapat oleh DPR pada tahun-tahun yang lalu,” bebernya.

Baca Juga: Respons Gibran Saat Diminta Mundur dari Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

“Dan RKP nya diketok pada kurang lebih Oktober-November, dan eksekusinya saat ini," katanya.

Bansos, lanjut dia, dikucurkan karena pemerintah melihat situasi yang dihadapi oleh masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah.

“Karena bagaimana pun juga, kita melihat kan situasi yang dihadapi oleh masyarakat hari ini, terutama masyarakat kelas menengah ekonomi bawah," katanya.

“Karena memang situasi kenaikan harga karena adanya geopolitik global, termasuk juga karena adanya El Nino, maka ini dilakukanlah bansos itu,” tegasnya.

Oleh sebab itu, ia meminta agar jangan ada pihak yang mempolitisasi bansos tersebut.

Mengenai adanya narasi untuk berterima kasih pada Presiden Jokowi atas adanya bansos, Joko mengatakan, itu berterima kasih pada kebijakan pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Anies Bahas Netralitas ASN, TNI, dan Polri Sementara Ganjar Ungkap Jateng Primadona

“Iya, terima kasih kan terima kasih pada kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, karena kalau Bapak Presiden Jokowi tidak melakukan kebijakan itu maka ya bansos seperti ini tidak akan dikucurkan,” katanya.

“Yang harus dilihat jangan hanya dilihat pada bulan-bulan ini. Prosesnya proses panjang, itu sudah proses setahun yang lalu, belum ada prediksi atau apa pun situasi politik seperti yang diframingkan pada hari ini,” tuturnya.