TPN Sebut Jokowi Sudah Tak Bisa Jadi Teladan, TKN: Mereka Berharap Presiden Bantu Ganjar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak bisa lagi menjadi teladan atau role model usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara nomor 90 terkait batas usia capres-cawapres.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menyebut TPN sudah frustrasi karena berharap Presiden Jokowi akan mendukung capres nomor urut 3, Ganjar. 

"Teman-teman TPN sebenarnya mau mengatakan Pak Jokowi enggak bisa dijadikan teladan bagi mereka karena sudah tidak bisa menyetir dan berharap sama Pak Jokowi untuk membantu Mas Ganjar. Mending ngomong gitu saja. Enggak usah muter-muter," kata Nusron kepada Kompas TV, Rabu (17/1/2024). 

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud: Jokowi Tidak Bisa Lagi Jadi Teladan, Sudah Rusak Demokrasi

Menurut dia, Presiden Jokowi masih menjadi sosok yang diteladani oleh masyarakat Indonesia. 

Hal ini terbukti dari sejumlah lembaga survei yang menyatakan masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

"Demokrasi itu akarnya adalah rakyat. Keteladanan itu yang menilai rakyat." 

"Dengan asumsi tingkat kepuasaan dan kecintaan terhadap Pak Jokowi yang begitu besar, maka itu menandakan Pak Jokowi dijadikan teladan oleh rakyat," ujar Nusron. 

Sebelumnya, juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Yusuf Lakaseng, menyebut Presiden Jokowi sudah tak bisa lagi dijadikan teladan oleh masyarakat. 

“Ketika peristiwa MK, saya menganggap bahwa Jokowi tidak bisa lagi menjadi role model, sudah merusak demokrasi,” ucap Yusuf.

Baca Juga: TKN Sebut Gibran Tak Akan Serang Cak Imin dan Mahfud MD saat Debat Cawapres

Dia menegaskan, demokrasi adalah instrumen paling dasar untuk melahirkan pemimpin negeri. Oleh karena itu, pemimpin seharusnya tidak merusak demokrasi.

“Bagi kita ya demokrasi itu adalah instrumen yang paling mendasar untuk melahirkan pemimpin yang baik, pemimpin yang baik tidak mungkin merusak demokrasi,” katanya.