Pimpinan Komisi II DPR Pertanyakan Kinerja Bawaslu Daerah Usai Videotron Anies Mendadak Hilang

 

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mempertanyakan kinerja dari jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah usai videotron yang menampilkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi mendadak hilang.  

"Bawaslu ini khusus di daerah tidak paham tentang Perbawaslu, tidak paham mereka itu. Mereka itu menurut saya itu dalam rapat kemarin saya sampaikan juga ini Bawaslu di daerah ini dendam kekuasaan, ya," kata Junimart di gedung DPR Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Politikus PDI Perjuangan atau PDIP itu menyebut, masih banyak peristiwa serupa yang ditemukan pihaknya di daerah lainnya. Misalnya, seperti penurunan baliho oleh Bawaslu, padahal sudah sesuai dengan aturan.

Baca Juga: Pemprov DKI Buka Suara soal Videotron Anies Hilang

"Nah, yang saya lihat sebenarnya Bawaslu pusat itu kurang mengedukasi, dan nggak tahu, tidak melihat SDM dari Bawaslu yang mereka pilih," ujarnya. 

Menurutnya, lemahnya kinerja bawaslu daerah karena diduga ada proses nepotisme dalam perekrutannya.

"Inilah yang saya sebut selama ini bahwa pemilihan para komisioner di Bawaslu itu penuh dengan KKN. Ya kan, ada yang lolos, tapi nggak lolos," katanya. 

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memastikan akan memproses penurunan videotron itu jika Timnas Amin benar-benar melaporkan peristiwa tersebut.

Menurut Bagja, ada beberapa hal yang perlu dilihat dari penurunan videotron tersebut.

Pertama soal izin dari pemerintah daerah setempat. Kemudian soal batasan yang diberikan.

Menurut Bagja, pemerintah daerah harus bisa memberikan kesempatan yang sama kepada para perserta Pemilu dan Pilpres untuk berkampanye media yang ada.

"Harusnya Pemda bersikap netral kepada peserta Pemilu, diberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta Pemilu. Kalau sudah sewa lalu dibatasi, itu jadi persoalan juga," ujar Bagja di Kantor KPU, Selasa (16/1/2024).

Sementara, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menyebut, terkait adanya pemberitaan ihwal videotron Anies yang hilang itu bukan ranah dari pihaknya. 

Sebab, videotron tersebut milik swasta, sehingga bukan ranah dari pihaknya untuk melakukan pemasangan atau pencopotan iklan. 

"Terkait videotron di Graha Mandiri dikelola oleh pihak swasta. Dan semua kebijakan penayangan konten, termasuk menaikkan dan menurunkan sepenuhnya merupakan ranah pengelola, bukan dari kami Diskominfotik," kata Sigit dalam keterangannya, Selasa (16/1/2024).

Baca Juga: Videotron Anies Diturunkan, JK: Lapor ke Bawaslu Saja karena Tidak Boleh Saling Mengganggu

Sigit menjelaskan, tugas dan wewenang Diskominfotik terkait Light Emiting Diode (LED) videotron berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) 148/2017 dan Pergub 100/2021, pasal 36 dan 37 adalah mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi penayangan informasi program pemerintah daerah di media LED Videotron.