Moeldoko Tepis Isu Forkopimda Batubara Diarahkan untuk Menangkan Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menepis isu bahwa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara, Sumatra Utara diarahkan untuk memenangkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Moeldoko menyebut hal ini sebatas isu yang diberitakan media.

"Itu isu. Atau bisa dibuktikan dan seterusnya? Persoalannya kita baru menangkap isu untuk diberitakan," kata Moeldoko di Gedung Binagraha, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Baca Juga: Mahfud Minta Polisi Tangkap Pelaku Perusakan Mobil Relawan Prabowo-Gibran di Sulawesi Selatan

Kata Moeldoko, pelanggaran seperti demikian akan ditindak tegas oleh Kementerian Dalam Negeri RI, termasuk penyalahgunaan dana desa untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

"Mendagri (Tito Karnavian) saya pikir akan tegas atas hal-hal seperti itu," kata Moeldoko dikutip Kompas.com.

Sebelumnya, beredar rekaman di media sosial yang berisi percakapan untuk memenangkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rekaman ini diunggah oleh akun TikTok @nasionalcorruption.

Akun itu mengklaim bahwa rekaman tersebut berisi percakapan antara komandan kodim, bupati, kapolres, dan kepala kejaksaan negeri Kabupaten Batubara.

Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara telah merespons isu yang beredar tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Yos A. Tarigan menyebut video yang beredar itu sebagai hoaks.

“Postingan di medsos itu dipastikan hoaks, pimpinan sudah mengklarifikasi hal itu ke Pak Kajari (Batubara, Amru Siregar),” kata Yos dalam keterangan tertulis, Minggu (14/1/2024).

“Yang bersangkutan mengatakan, tidak tahu menahu, tentang rekaman percakapan tersebut," lanjutnya.

Adapun isi rekaman yang beredar adalah sebagai berikut.

"Ya per kecamatan ya tambah-tambahlah, jadi untuk kepala desa ini langsung saja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama, tidak ada cerita lain, tak ada cerita apapun, menangkan 02 di desa masing-masing."

"Terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan Pj supaya sebelum Pilpres keluar, dengan catatan Rp 100 dikeluarkan dari situ. Dana dari desa itu, Rp 50 dikirim ke sana, untuk mereka pergunakan untuk penggunaan serangan,'' bunyi rekaman tersebut.

"Itu penggunaannya ada Pj di situ, Kapolres di situ, Dandim di situ, Kajari di situ. penggunaan itu, penggunaan itu untuk Pilpres operasionalnya, jadi yang Rp50 tinggal di desa dan ini macam tahun lalu uda tahu senior-senior, tahun ini mudah mudahan tidak ada pemeriksaan terkait tahun 2024,"

"Karena itu uda komitmen tidak ada pemeriksaan, tetapi dengan catatan ya, kita harus komitmen juga, jangan nanti macam tahun kemarin, siram, katanya siram 10 masuk 40. Kalah juga, kalau macam desa awak bisalah."

Baca Juga: Fahri Hamzah Kritik Komunikasi Kubu 1 dan 3, Sebut Anies dan Ganjar Tak Niat Jadi Presiden