Megawati Ingatkan TNI-Polri dan ASN di Pemilu 2024: Harus Jaga Prinsip Netralitas

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri meminta kepada seluruh jajaran TNI-Polri dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024. 

Menurut dia, menjaga netralitas hal mutlak kepada seluruh abdi negara di Indonesia dalam sebuah pesta demokrasi.

Hal tersebut dikatakan Megawati dalam pidato politiknya di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024). 

Baca Juga: Megawati Soroti Kasus Dugaan Pemukulan TNI ke Pendukung Ganjar di Boyolali: Yang Salah Tuh Siapa?

"Maka kepada TNI-Polri, dan Aparatur Sipil Negara harus menjaga prinsip netralitas," ujar Megawati.

Ia pun menyinggung soal pembebasan Polri dari tubuh TNI saat dirinya menjadi Presiden ke-5 RI. 

"Saya mau ngomong sama Polri, yang membebaskan Polri itu saya lho ketika jadi presiden ke-5. Dipikir gampang? Susah payah lho karena terpisahkan lagi dari TNI baik-baik," kata Megawati.

"Itu apa saya enggak beri ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya, saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya," sambungnya.

Selain itu, ia mengingatkan kepada TNI untuk menjaga kedaulatan masyarakat Indonesia. 

Ia berharap aparat TNI dapat menjaga negara dari ancaman asing yang kini menjajah lewat cara lain.

"Lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita itu benua, No. The biggest archipelago in the world mestinya bangga. Satu-satunya," katanya. 

"Terutama yang kadang saya lihat dari TNI-Polri dan lain sebagainya, masih diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu seperti memakai sistem benua. Jangan lupa, saya presiden ke-5, saya pernah Wapres. Jadi, saya ngerti tata negara, tata pemerintahan," tuturnya.

Dalam agenda HUT ke-51 PDIP turut dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. 

Baca Juga: Megawati Ingatkan Berbagai Pihak agar Tak Bully Dirinya: Saya Punya Pengacara, Bukan Nakutin

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDIP berhalangan hadir. Sebab tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sampai 14 Januari 2024.