TPN soal Dalih Prabowo Rahasia Negara, Sebut Anggaran Pengadaan Alutsista Bisa Dibuka ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Muda Pangkalan Data Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Christian Guntur menilai dalih Prabowo Subianto soal rahasia negara saat debat capres, Minggu (7/1/2024) tidak tepat.

Menurutnya, dalih itu terkait dengan pertanyaan mengenai anggaran dan alasan kegentingan pembelian alutsista bekas bisa dibuka ke pubik.

Christian menyebut terkait anggaran pengadaan alutsista dan proyeksi penggunaan alutsista tersebut bisa diungkap ke masyarakat.

Ia pun menyorot masa jabatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI yang tidak menerbitkan Buku Putih Pertahanan atau Defence White Paper.

Christian menyebut dokumen rencana strategis itu adalah praktik umum di dunia internasional.

"Zaman Pak Prabowo ini, kita tidak punya Defence White Paper. Ini memang bukan barang wajib, tapi ini norma umum di dunia internasional,” kata Christian dalam program “Sapa Indonesia Pagi” Kompas TV, Senin (8/1).

“Kita harus rilis Defence White Paper, supaya orang lain tahu intensi kita, misalnya, ketika beli pesawat A, submarine B, itu mau diapain sih? Itu hal yang normal,” lanjutnya.

Baca Juga: TKN Prabowo Sebut Anies dan Ganjar Sebar Fitnah: Berusaha Menelanjangi Kekuatan, Berbahaya

Senada dengan Christian, Direktur Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam menilai, debat capres pada Minggu (7/1) salah satunya membahas tentang kebijakan pertahanan.

Sehingga, menurutnya, Prabowo seharusnya lebih elaboratif dalam menjawab pertanyaan paslon lain.

“Kalau kita bicara, misalnya, tentang spek alutsista, kemudian jumlah alutsista, dan kemudian beberapa detail informasi itu tentu tidak pada tempatnya untuk disampaikan. Format debat semalam dalam konteks kebijakan, tentu Pak Prabowo memang seharusnya lebih elaboratif,” kata Khoirul.

Christian menyampaikan, Ganjar Pranowo menginginkan kejelasan dari pihak Prabowo Subianto mengenai pengadaan jet tempur Mirage 2000-E bekas dari Qatar.

Ia menyebut Ganjar ingin tahu alasan kegentingan yang memaksa Indonesia membeli jet tempur bekas yang baru akan datang pada 2025.

"Sebenarnya yang diminta Pak Ganjar itu hanya clarity. Misalnya ya, kita punya UU Industri Pertahanan 2012, mensyaratkan banyak hal, termasuk offset. Dan juga UU itu mengatur tentang pembelian - bukan barang baru lah kalau tidak mau dibilang bekas,” kata Christian.

"Yang kami amati, kita tidak mengerti perencanaannya seperti apa tentang Mirage ini. Contoh paling gampang adalah apakah ada kajian dari KKIP yan dibuka? Minimal ke DPR deh. Apakah ada kegentingan yang memaksa?" lanjutnya.

Christian pun menekankan, Indonesia tidak memiliki perencanaan pertahanan yang ajeg.

Ia menyebut Ganjar-Mahfud akan mengupayakan pembangunan Kekuatan Pokok Minimum/Minimum Essential Force (MEF) dengan memperhatikan ekomomi terlebih dulu.

"Kalau kita mau benar-benar memikirkan perencanaan, kita bisa lihat bahwa MEF itu dibangun atas dasar asumsi ekonomi makro 7 persen. Makanya tadi malam hanya Pak Ganjar yang bilang kita harus sampai 7 persen dulu ekonomi makro, baru kita nanti bisa berikan (anggaran pertahanan) 1-2 persen (dari PDB),” kata Christian.

Baca Juga: Soal Penampilan Anies di Debat Capres, Presiden PKS Yakin Indonesia akan Disegani di Kancah Global