Sekjen PDI-P Ingatkan Mensos Tri Rismaharini soal Penyaluran Bansos: Pastikan Tak Ada Politisasi

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang Pemilu 2024 tak dipolitisasi. 

Ia menyatakan pihaknya mendukung program bansos agar terus berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023. 

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto seperti dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024). 

Baca Juga: Peneliti INDEF: Bansos Tidak Bisa Keluarkan Masyarakat dari Kemiskinan

"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," sambungnya. 

Hasto menyebut pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. 

Misalnya itu dengan membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.

"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," ungkap Hasto.

Sementara itu, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI-P Aria Bima menambahkan partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. 

PDI-P merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, lanjut Aria Bima, ingin melanjutkan selueuh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

Baca Juga: Ganjar Kenalkan "KTP Sakti" Agar Bansos Tepat Sasaran

"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," kata Aria Bima.