TKN Bantah Anggota TNI yang Diduga Keroyok Relawan Ganjar Simpatisan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS TV - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyesalkan pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto. 

Hal ini menanggapi pernyataan Hasto yang menduga ada simpatisan Prabowo di internal TNI yang memicu pengeroyokan terhadap dua relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah.

"Kami prihatin dengan sahabat kami Pak Hasto yang biasanya bijaksana, kok sekarang asal tuduh seperti itu," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman kepada Kompas TV,  Senin (1/1/2024).

Baca Juga: Prabowo Berharap Kebaikan untuk Pribadi dan Indonesia di Tahun 2024

Menurut dia, pernyataan Hasto tersebut justru memperkeruh suasana di dalam pesta demokrasi. 

"Kalau mau berasumsi, ada juga pihak yang berasumsi sebaliknya. Bahwa insiden itu terjadi karena pengendara motor yang arogan dan mengganggu ketertiban dengan knalpot brong. Tapi para pemimpin atau elite sebaiknya janganlah berasumsi," kata Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya mengecam keras penganiayaan oleh anggota TNI yang menyebabkan tujuh relawan Ganjar-Mahfud masuk rumah sakit di Boyolali, Sabtu (30/12/2023). Ia menuduh terdapat elemen TNI yang menjadi simpatisan paslon tertentu.

"Kami protes keras atas tindakn oknum TNI tersebut. Oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan pasangan calon tertentu karena sama-sama berlatar belakang militer," kata Hasto di Jakarta, Minggu (31/12/2023).

"Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan dari paslon bersangkutan yang mengutuk aksi kekerasan tersebut," ujarnya.

Baca Juga: Relawan Ganjar-Mahfud Dianiaya Anggota TNI, PDIP: Diduga Simpatisan Paslon Tertentu

Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu pun meminta Panglima TNI menindak tegas anggota yang terlibat penganiayaan. 

Ia berharap TNI bisa menjaga nama baik aparatur negara dan netralitas.