KPU Kerja Sama dengan BSSN, BIN, Kominfo, hingga Perguruan Tinggi untuk Perkuat Sistem Informasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengungkapkan, KPU telah bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) hingga kampus-kampus untuk memperkuat tata kelola sistem teknologi informasi (Information Technology/IT) di KPU.

Selain BIN, Hasyim menyebutkan, KPU juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Sistem IT KPU untuk layanan kepemiluan, kami didukung oleh beberapa kampus yang memang membangun sistem informasi tersebut," kata Hasyim usai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

"Demikian juga, kami didukung oleh satuan-satuan pemerintah yang menjadi satu gugus tugas yang memberikan dukungan kepada KPU dalam rangka untuk penguatan tata kelola sistem informasi di KPU," sambungnya.

Ia pun meminta seluruh jajarannya di tingkat pusat hingga desa dan kelurahan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan sikap transparan, profesional, dan akuntabel.

Baca Juga: Soal Singkatan Asing di Debat Cawapres, Pakar Sebut Tim Paslon Prabowo-Gibran Akali Celah Aturan KPU

Hasyim juga berpesan agar semua jajaran, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat meningkatkan kualitas layanan.

"Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota, beserta jajaran diteruskan di tingkat PPK, PPS, dan KPPS agar bisa bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih," ujarnya.

Kemudian, Hasyim juga berharap agar setiap petugas menjaga integritas. Ia berpesan agar petugas segera lapor ke tingkat pusat untuk diselesaikan, apabila mengalami kesulitan atau situasi darurat yang tidak bisa diselesaikan sendiri.

"Kami minta segera melapor kepada KPU kabupaten dan kota untuk dilaporkan ke KPU provinsi dan juga dilaporkan pada KPU pusat, sehingga bisa diatasi, dicarikan jalan keluar," kata Hasyim.

Baca Juga: Kominfo Belum Terima Surat Balasan dari KPU soal Dugaan Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2024

Sebelumnya, dalam rapat konsolidasi bersama KPU, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh komponen penyelenggara Pemilu 2024 untuk menghindari keteledoran teknis yang bisa berimplikasi politis dan mengganggu situasi kondusif negara.

Ketersediaan dan distribusi logistik juga perlu diperhatikan dengan baik, termasuk dukungan kesiapan sistem dan teknologinya.

"Hati-hati mengenai ini, hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail, sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet ke mana-mana," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa di era serba digital saat ini menjadi tantangan yang harus disikapi oleh setiap penyelenggara pemilu guna menghindari ketidakcermatan layanan yang dapat mengganggu legitimasi hasil pemilu.

"Jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan. Hati-hati mengenai ini, karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik," kata Jokowi.

Dia pun turut menekankan Pemilu 2024 sebagai perintah undang-undang yang memiliki tantangan kompleks, namun harus tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya melalui kepastian tata kelola hingga kesiapan petugas dalam menjalankan tugasnya.