Pakar Komunikasi Politik Sebut Penggunaan Singkatan di Debat Cawapres Perlu Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto mengungkapkan, penggunaan akronim atau singkatan dalam debat calon wakil presiden (Cawapres) pada 22 Desember 2023 perlu dievaluasi.

"Iya jelas ya, ini (penggunaan akronim -red) perlu dievaluasi untuk debat ketiga, keempat, dan kelima," kata Gun Gun di program Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (27/12/2023).

Gun Gun menerangkan, formula pertanyaan dari masing-masing kandidat yang berdebat seharusnya menyentuh hal-hal substansial, bukan hal instrumental seperti penggunaan akronim yang merupakan pertanyaan jebakan.

"Pertama soal formula pertanyaan dari masing-masing kandidat, itu menurut saya memang perlu menyentuh hal-hal substansial tanpa terjebak pada hal-hal instrumental," terangnya.

Ia menjelaskan, hal-hal instrumental di antara pemilihan diksi berupa akronim, kemudian hal yang sangat teknis di lokus tertentu yang sangat spesifik yang mungkin tidak dimengerti oleh mitra berdebat, termasuk juga oleh kalangan masyarakat yang multistrata. 

"Karena tingkat pendidikan itu beragam dan tidak semua orang juga menguasai bidang-bidang yang sangat teknis, maka pertanyaan dari para kandidat itu memberikan stimulan pada munculnya ide, gagasan, dan orientasi ke depan lebih jelas," tegasnya.

Baca Juga: KPU Lalai soal Surat Suara di Taipei Tercoblos, Komisi II: Ini Fatal, Bawaslu Wajib Investigasi

Gun Gun menerangkan, debat paslon pada Pilpres 2024 bertujuan untuk mengelaborasi pemikiran dari para kandidat, bukan menjebak mitra debat.

"Contoh misalnya 3 cawapres kemarin, itu kan diminta bgaimana mereka mengelaborasi sub-sub tema, jangan kemudian justru yang menjadi persoaln adalah akronim yang masuk kategori pertanyaan jebakan, padahal kan substansinya bagaimana memosisikan Indonesia di bawah kepemimpinannya nanti," jelasnya.

Ia pun mengungkapkan bahwa debat memiliki 2 makna, yakni makna instrumental dan makna substansial.

Makna instrumental, kata dia, terhubung dengan kepentingan para kandidat untuk membangun impresi. 

"Ini impression management, karena kan banyak yang ingin tahu dan apakah misalnya komunikasi politik yang dibangun oleh mereka itu mampu menggerakan, mempersuasi pemilih terutama yang belum menentukan pilihan atau masih bimbang dengan pilihannya," ujarnya.