Soal SGIE Gibran di Debat Cawapres, TPN Desak KPU Tegas: Nanti akan Saling Menjebak soal Singkatan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan moderator bersikap tegas dalam penyelenggaraan debat calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Menurut Ketua Tim Penjadwalan TPN Aria Bima, moderator debat capres-cawapres pada Pilpres 2024 perlu menegur kandidat, bukan hanya penonton atau pendukung paslon.

Aria mengaku akan meminta perwakilannya secara substansif bertanya kepada penyelenggara terkait boleh tidaknya moderator mengintervensi paslon lain pada debat berikutnya, termasuk penggunaan singkatan kata yang dirasa dijadikan sebagai cara menekan lawan untuk berbicara atau menjawab pertanyaan panelis.

"Silakan tidak apa-apa, nanti akan saling menjebak soal singkatan. Semua akan mencari, dibolehkan cari singkatan yang mungkin berlaku umum atau di dunia akademis atau singkatan di anak milenial 'kan macam-macam kalau itu dibolehkan," kata Aria, Sabtu (23/12/2023) dalam konferensi pers di Jakarta.

Baca Juga: TKN Sebut Gibran "Jokowi Versi Penyempurnaan" dan Patahkan Asumsi Takut Debat Cawapres

Meski demikian, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menekankan bahwa seluruh jajarannya akan terus mematuhi aturan KPU guna menjaga debat berjalan kondusif.

Senada, Deputi Politik 5.0 TPN Andi Widjajanto mempertanyakan apakah penggunaan kata singkatan seperti yang diucapkan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, soal State of the Global Islamic Economy (SGIE) boleh digunakan untuk menyerang kandidat lain dalam debat.

Ia menyayangkan, akibat singkatan tersebut, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar harus kehilangan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan inti karena sibuk membahas arti singkatan tersebut.

Baca Juga: Dalam Debat Cawapres, Gibran Bertanya soal SGIE, Cak Imin: Terus Terang Saya Nggak Paham

Andi menilai, hal itu dapat menyebabkan kualitas debat capres dan cawapres menurun dan menghilangkan substansi debat.

"Nanti jadinya kita punya wakil presiden (wapres) singkatan, siapa yang jadi wapres adalah yang hafal singkatan. Kan jadi repot kita memiliki kriteria baru," ujar Andi.