Soal OTT di Maluku Utara, KPK Sebut terkait Lelang Jabatan dan Pengadaan Barang Jasa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) penyelenggara negara di wilayah Maluku Utara (Malut) berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan.

Selain lelang jabatan, dugaan korupsi itu juga menyangkut proyek pengadaan barang dan jasa.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya, Senin (18/12/2023).

"Diduga dalam tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa," kata Ghufron.

Meski demikian, Ghufron masih enggan menginformasikan lebih lanjut terkait operasi senyap tersebut, termasuk terkait pihak yang diamankan dalam OTT.

Ia hanya menegaskan pihaknya saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap para pihak diamankan.

"Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang kami amankan dan barang buktinya," jelasnya.

Baca Juga: KPK Gelar OTT di Maluku Utara, Siapa yang Ditangkap?

Ghufron pun menyebut KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan tim penyidik. Hal itu sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia memastikan pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait kegiatan tangkap tangan setelah para pihak yang ditangkap selesai diperiksa. 

"Setelah pemeriksaan selama 1x24 jam nanti kami akan update progresnya," ujarnya.

Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, KPK melakukan giat OTT di wilayah Maluku Utara pada Senin (18/12).

Hal tersebut dikonfirmasi Ketua KPK Alexander Marwata. Ia menyebut tim KPK tengah melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan.

"Barusan ada informasi dari staf yang membenarkan ada giat di Maluku Utara," kata Alex dalam keterangannya, Senin.

"Saat ini staf masih mendalami para pihak yang diduga terlibat,"  ujarnya.

Baca Juga: OTT KPK di Maluku Utara, Rumah Gubernur Digeledah-Ruang Kerja Disegel