Koalisi Masyarakat Sipil soal Klaim Prabowo Bersih dari Pelanggaran HAM: Buktikan di Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi Masyarakat Sipil menilai klaim bahwa calon presiden, Prabowo Subianto bersih dari pelanggaran hak asasi manusia menyesatkan fakta.

Kasus-kasu penculikan dan penghilangan orang secara paksa selama 1997-1998 dinilai belum tuntas dan terduga pelaku belum diadili dalam peradilan HAM.

Baca Juga: Budiman Sudjatmiko: Tidak Ada Bukti Hukum Prabowo Subianto Kriminal HAM, Dia Bagian dari Demokrasi

Pernyataan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil usai Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan sejumlah aktivis dan korban penculikan 1998 yang mendukung Prabowo-Gibran.

Setelah pertemuan tersebut, pihak TKN dan sejumlah aktivis pun mengklaim Prabowo bersih dari pelanggaran HAM berat masa lalu.

Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa pernyataan itu "menyesatkan fakta" dan menyakiti korban serta keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Baca Juga: Jelang Debat Perdana Pilpres 2024, TKN Prabowo-Gibran Kumpulkan Aktivis dan Korban Penculikan 98

"Pembelaan yang serampangan dan cenderung gelap mata demi kontestasi kekuasaan, sesungguhnya tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang mengklaim pernah menjadi aktivis perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru," demikian rilis Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (12//12/2023).

"Dengan klaim dan embel sebagai aktivis '98, seharusnya mereka mengedepankan nilai-nilai perjuangan demokrasi dan HAM, khususnya keberpihakan pada korban dan keluarga korban, bukan membuat dan menyebarkan narasi manipulatif atas sejarah dan aktor kekerasan negara di masa lalu," imbuhnya.

Koalisi Masyarakt Sipil pun mengecam pernyataan bahwa isu penculikan dan penghilangan paksa sebagai isu lima tahunan yang disuarakan ketika Prabowo hendak mencalonkan diri di pemilu.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Prabowo Subianto membuktikan diri di pengadilan jika mengaku bersih dari pelanggaran HAM.

Koalisi Masyarakat Sipil merujuk sejumlah dokumen dan rekomendasi yang disebut cukup untuk meminta pertanggungjawaban Prabowo di pengadilan.