Jokowi Sebut Hukuman Penjara Tak Buat Koruptor Jera

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut hukuman penjara tak membuat para koruptor jera.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia 2023 di Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

"Apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak," kata Jokowi.

"Karena memang korupsi semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multi yurisdiksi, serta menggunakan teknologi mutakhir," imbuhnya.

Sebab itu, lanjut Presiden, perlu upaya bersama yang sistematik dan masif untuk mencegah koruptif.

"Sebab itu, kita butuh upaya bersama yang lebih sistematik, yang lebih masif yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi," tegasnya.

"Kita perlu perkuat sistem pencegahan, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal dan lain-lain," beber dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah telah mengembangkan sejumlah platform berbasis daring untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Di antaranya, aplikasi e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha berbasis risiko.

Baca Juga: Di Harkodia 2023, Jokowi: Tak Ada Negara Lain yang Penjarakan Pejabatnya Sebanyak Indonesia

"Memang sudah banyak juga yang kita buatkan platform, E-Katalog misalnya. Saya dulu masuk dalam E-Katalog ada 50.000 barang yang dimasukkan. Sekarang tadi pagi dapat laporan dari kepala LKPP sudah 7,5 juta barang yang masuk ke E-Katalog, lompatan cepat sekali," jelasnya.

"Kemudian juga OSS jangan sampai ketemu pengusaha dengan pejabat ini juga sangat membantu," sambungnya.

Selanjutnya, Jokowi menyebut kebijakan Satu Peta (One Map Policy) atas tumpang tindihnya pemanfaatan ruang serta konflik agraria dan sistem pajak online, sangat membantu dalam “memagari” agar orang tidak korupsi.

"Pajak online saya kira juga sangat bagus, kemudian sertifikat elektronik juga bagus, semuanya dibuatkan aplikasi platform untuk memagari agar tidak terjadi korupsi," tegasnya.

"Kemudian SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) pencegahan, sistem logistik nasional, coba dibandingkan sebelum dan setelah ini, apa yang telah kita perbaiki," imbuh Jokowi.

Dia juga mengatakan, dengan adanya Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara), yang akan disusul dengan pembangunan sistem serupa untuk nikel dan bauksit, membuat Indonesia bisa mengontrol berapa banyak sumber daya alam yang dieksploitasi dan diekspor sehingga praktik korupsi bisa diminimalkan.

Baca Juga: Dinobatkan Jadi Alumnus UGM Paling Memalukan, Jokowi Ingatkan soal Etika dan Sopan Santun