BANTEN, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memperkenalkan program KTP Sakti dari calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Hasto menjelaskan, KTP Sakti merupakan singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia, dan dapat digunakan oleh masyarakat kecil, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.
"Ini dikatakan sebagai KTP Sakti saudara-saudara sekalian. Apa itu Sakti? Sakti itu singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia," kata Hasto, dalam kegiatan "Safari Politik dan Konsolidasi Struktural" bersama PDI-P Lebak, Banten, Minggu (10/12/2023).
"Jadi bagi rakyat miskin tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukan KTP Sakti," lanjutnya.
Baca Juga: Lari Pagi di CFD Jakarta, Ganjar Borong Kaus Kaki dari Pedagang Asal Solo
KTP Sakti, lanjut Hasto, disampaikan pertama kali oleh Capres RI nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan warga tentang bagaimana mengatasi persoalan rakyat kecil.
Warga tersebut menanyakan apakah akan tetap menggunakan berbagai kartu seperti pemerintahan era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Maka ketika kita menghadapi harga kebutuhan pokok, rakyat, apa yang dijawab Pak Ganjar, beda dengan yang dijawab oleh Pak Prabowo," ujar Hasto.
"Apa yang dijawab oleh Pak Prabowo? Meminta, meminta kenaikan pinjaman luar negeri, utang luar negeri Rp 385 triliun untuk alutsista saudara saudara sekalian.”
Hal itulah yang menurut Hasto membedakan antara Ganjar dan Prabowo.
“Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar? Melanjutkan, memperbaiki, mempercepat capaian-capaian dari Presiden Jokowi untuk rakyat, jawabannya adalah KTP Sakti," sambung dia.
Diketahui, Jokowi dalam pemerintahannya membuat beragam program menyelesaikan persoalan rakyat dengan menggunakan sejumlah kartu, di antaranya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Dalam kegiatan itu, Hasto yang merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud ini mengajak kader PDI-P Lebak yang hadir untuk mengangkat KTP mereka.
Baca Juga: Ini Jawaban Hasto Kristiyanto soal Status Jokowi di PDIP
Hasto lalu menyebut kartu tanda penduduk Indonesia itu bisa digunakan menyelesaikan persoalan fundamental rakyat kecil, asalkan Ganjar-Mahfud terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
"Jadi datanglah ke rakyat, blusukan dan sampaikan komitmen Ganjar-Mahfud MD dengan KTP Sakti," tambahnya, dikutip Kompas.com.
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.