Amnesty International: Pemerintah Langgar Hak Asasi Manusia jika Kirim Pengungsi Rohingya ke Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan, pemerintah RI akan melanggar hak asasi manusia jika memutuskan untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar.

Usman Hamid menyebut negara-negara di dunia wajib melindungi setiap orang yang mengalami kejahatan atau persekusi di negara asal.

Hal tersebut disampaikan Usman Hamid menanggapi gelombang pengungsi Rohingya yang belakangan ini menuai sejumlah penolakan.

Pemerintah disebut tengah mencari solusi untuk pengungsian Rohingya karena tempat penampungan saat ini sudah tidak muat.

"Kalau kebijakan pemerintah adalah mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya, dalam hal ini Myanmar, itu jelas melanggar hak asasi manusia, melanggar konvensi internasional yang mewajibkan negara-negara untuk melindungi siapa pun orang yang ada dalam bahaya atau dalam pengungsian dari kejaran kejahatan dan persekusi di negara asalnya," kata Usman Hamid saat berada di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Baca Juga: Ma'ruf Amin Buka Opsi Pengungsi Rohingya Ditampung di Pulau Galang

Usman pun menilai, pemerintah seharusnya tidak mengikuti keinginan sekelompok orang yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya.

Usman meyakini bahwa elemen penolakan pengungsi Rohingya hanya segelintir jumlahnya dan bisa saja dimobilisasi kelompok tertentu.

"Tidak ada alasan untuk menolak (pengungsi) Rohingya untuk pemerintah. Saya kira, kalau ada kelompok masyarakat yang menolak, biarkan saja. Tapi, jangan sampai pemerintah bertindak sesuai kehendak kelompok-kelompok itu," kata Usman sebagaimana dikutip Kompas.com.

Usman menyarankan pemerintah bekerja sama dengan negara-negara yang lazim menerima pengungsi jika sudah tidak bisa menampung pengungsi Rohingya.

Menurutnya, mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar, tempat etnis itu mengalami genosida, bukanlah solusi.

Usman menyatakan bahwa situasi pengungsi Rohingya akan menjadi pembuktian konsistensi pemerintah dalam menghadapi isu-isu kemanusiaan di tingkat global.

"Pemerintah harus tegas sebagai bangsa yang punya nilai yang sudah dituangkan di dalam konstitusi, berkomitmen untuk membangun perdamaian dunia, menjaga solidaritas kemanusiaan, seharusnya bersolider kepada masyarakat Rohingya, masyarakat Palestina, Afghanistan dengan tanpa hipokrasi," kata Usman.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengaku bahwa pemerintah tengah membahas isu pengungsi Rohingya secara intensif.

Ia pun menyebut pemerintah telah mengagendakan pembahasan soal pengungsi Rohingya dengan Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR).

Selain itu, Ma'ruf membuka opsi pengungsi Rohingya ditampung di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Pulau ini sebelumnya digunakan sebagai tempat penampungan sementara pengungsi Vietnam antara 1979-1996.

"Penempatannya di mana? Dulu kita punya Pulau Galang, nanti kita bicarakan lagi apa akan seperti itu," kata Ma'ruf Amin di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/12).

Baca Juga: Ratusan Pengungsi Rohingya Mendarat di Aceh, Pemerintah Kabupaten Tunggu Kebijakan dari Pusat