Sudirman Said Sebut Anies Hormati UU IKN, tapi Akan Dikaji Perlu Diteruskan atau Tidak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sudirman Said menyatakan bahwa pihaknya menghormati rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah disahkan menjadi undang-undang. Namun, Sudirman menyebut Anies akan mengkaji kebijakan tersebut jika menang Pilpres 2024.

Sudirman Said mengakui bahwa proyek IKN yang telah disegel lewat produk hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah mengikat secara hukum. Namun, eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI itu menyebut UU IKN masih terbuka untuk dikoreksi, diperbaiki, atau tidak diteruskan sesuai dengan arah kebijakan presiden baru Indonesia nanti.

Baca Juga: Tanya Jawab Anies di Dialog PWI Bahas IKN, Konflik Papua, hingga Pemilu 2024

"Dalam pemilu, itu kan perlombaan gagasan. Jadi, wajar saja jika ada perbedaan-perbedaan," kata Sudirman Said sebagaimana dikutip Antara, Senin (4/12/2023).

Sudirman menyampaikan bahwa jika terpilih, Anies akan mempertimbangkan penggunaan anggaran negara, apakah lebih baik disebar untuk pusat pertumbuhan ekonomi yang baru daripada membangun IKN. Ia menyebut Anies selalu menekankan bahwa kebijakannya selalu melihat pertimbangan dan evaluasi dari kebijakan yang sudah ada.

"Pertama, apakah kebijakan itu baik dan harus diteruskan, kedua apa perlu perbaikan, yang ketiga apakah kebijakan itu perlu dikoreksi, dan keempat adalah kebijakan baru yang ditawarkan oleh pasangan Amin," kata Sudirman.

"Jadi, nanti kami lihat apakah IKN Nusantara itu masuk dalam kategori yang harus diteruskan, diperbaiki, atau dikoreksi, itu tergantung wacana kami ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Menurutnya, pembangunan ibu kota baru hanya akan membuat ketimpangan baru dengan daerah sekitarnya.

Presiden RI Joko Widodo sendiri menekankan bahwa salah satu tujuan pembangunan IKN adalah mendorong pembangunan di luar Jawa. Jokowi pun menekankan proyek IKN harus dilaksanakan karena telah disegel dengan UU.

"Kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu," ujar Presiden Jokowi usai menghadiri acara gerakan tanam pohon bersama di Hutan Kota JIEP, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11).

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, arahnya ke sana. Tapi tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," ucapnya.

Baca Juga: Anies Kampanye di Karawang Ungkap Janji Target 100 Hari Kerja JIka Terpilih Jadi Presiden