Ketua MPR RI Bamsoet: KSAD Jenderal Maruli Harus Pastikan Personel TNI AD Netral di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak harus bisa memastikan seluruh personel TNI di matra angkatan darat (AD) untuk menjaga netralitasnya di Pemilu 2024. 

Menurut dia, Jenderal Maruli memiliki peran penting membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi.

"Selain memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai, KSAD memiliki peran penting untuk membantu Panglima TNI dalam menjaga netralitas para personel TNI, khususnya di lingkungan Angkatan Darat," kata pria yang karib disapa Bamsoet itu dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).  

Baca Juga: KSAD Maruli Simanjuntak Jawab soal Kepastian Netralitas TNI AD Hadapi Pemilu 2024

Menurut Bamsoet, TNI sebagai institusi negara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa dan negara harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik (parpol).

"Politik TNI adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menyebut, keterlibatan TNI juga sangat penting sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi kelompok intoleran yang terkadang berujung pada gerakan terorisme.

Sebab, ancaman militer dan nonmiliter di era modern telah mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diantisipasi.

"Konsepsi mengenai keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional, melainkan bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis, antara lain berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama hingga tumbuhnya radikalisme dan terorisme," ujarnya.

Selain itu, kata Bamsoet, TNI AD juga harus mampu menghadapi ancaman keamanan seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung permasalahan di dalam negeri, yaitu masih aktifnya kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif.

"Selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan TNI dan Polri, juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan." 

"Tidak kalah pentingnya harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," katanya.

Sebelumnya, usai dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (29/11), Maruli mengaku tidak akan mempertaruhkan netralitas TNI di Pemilu 2024.

Baca Juga: Resmi Berbintang Empat, Jenderal Maruli Simanjuntak Dilantik Menjadi KSAD yang Baru!

Maruli menegaskan, TNI AD akan bersikap netral selama kontestasi politik berlangsung.

“Saya pikir juga saya pribadi tidak akan meng-gambling-kan (mempertaruhkan) nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini, saya tidak mau (karena) nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya (dianggap) tidak netral dalam pemilihan umum,” kata Maruli.