Angota Komisi II DPR Ingatkan KPU: Jaga Data Pemilih Pemilu 2024 karena Mahal Harganya

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyayangkan adanya dugaan kebocoran data pemilih Pemilu 2024 yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

Politikus PKS itu mengingatkan kepada KPU RI yang sudah dipercaya sebagai penyelenggara pesta demokrasi agar bisa menjaga data pemilih secara baik, sehingga tak bisa diretas oleh siapapun. 

"Jaga data pemilih, karena mahal harganya," kata Mardani kepada Kompas TV, Kamis (30/11/2023). 

Baca Juga: KPU Gandeng Kemenkominfo, BSSN hingga BIN Selidiki Soal Kebocoran Data Pemilih!

Menurut dia, munculnya dugaan kebocoran data pemilih itu adalah masalah serius.

Sehingga harus diselidiki oleh KPU dengan jajaran lembaga negara lainnya. 

"Ini masalah serius. Data itu mahal. Bisa digunakan untuk banyak hal. KPU mesti selidiki dengan seksama. Dan mengumumkan hasil penyelidikannya dengan transparan," ujarnya. 

Ia menambahkan, Komisi II DPR RI berencana memanggil KPU untuk meminta keterangan ihwal persoalan tersebut.

Namun, ia belum bisa memastikan waktunya. 

"Ada (rencana memanggil KPU). Antar anggota (Komisi II DPR) sudah ada pembicaraan," katanya. 

Sebelumnya, KPU menjelaskan bahwa tim gabungan yang bertugas mengamankan data pemilih sedang melakukan penelusuran terkait dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, telah mengantisipasi kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024 dengan menggandeng sejumlah pihak.

Di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Tim ini sejak awal bekerja sama, KPU, BSSN, Cyber Crime Mabes Polri, dan Kemenkominfo. Ini tim sedang bekerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut," kata Hasyim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (29/11/2023).

Tim gabungan itu, kata Hasyim, sedang melacak kebenaran informasi yang beredar.

Apabila ditemukan tindakan peretasan, maka tim tersebut akan melakukan tindakan lanjutan.

"Tentu akan ada tindakan-tindakan lanjutan, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut," sambungnya.

Baca Juga: Kominfo Surati KPU, Minta Klarifikasi soal Dugaan Kebocoran Data Pemilih di Pemilu 2024

Ia menerangkan, tim keamanan siber itu juga langsung bergerak menelusuri dugaan peretasan data DPT. 

Hasyim juga mengungkapkan, banyak pihak lain yang memiliki data DPT, tak hanya KPU.