KPU Gandeng Satgas Siber untuk Pastikan Keamanan Data Pemilih: Telusuri Dugaan Pembobolan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu untuk memastikan keamanan data pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber. Sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," ujar Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Betty mengungkapkan, KPU telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data pemilih yang dilakukan seorang peretas yang menggunakan nama "Jimbo".

KPU langsung melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.

Koordinasi dengan BSSN dilakukan untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol.

Baca Juga: KPU Ungkap Distribusi Logistik Pemilu 2024 sudah 90 Persen: Surat Suara Capai 1 Miliar Lembar

"Jadi harus dicek dulu. Seperti apa datanya, bagaimana bentuknya, lagi dicek, lagi ditelusuri," kata Betty, dilansir dari Antara.

Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengklaim berhasil meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.

Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh dalam satu posting di situs BreachForums, yang biasanya digunakan untuk menjual hasil peretasan. Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.

Melalui unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi.

Setelah penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan 128 negara perwakilan.

Baca Juga: Besok KPU Undang Sejumlah Pihak untuk Susun Rencana Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024

Data yang berhasil diakses "Jimbo" mencakup informasi pribadi yang signifikan, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP (termasuk nomor paspor untuk pemilih di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta kode Tempat Pemungutan Suara (TPS).