Peneliti Sebut Komentar Orde Baru Wujud Insekuritas Megawati-PDI-P: Oposisi Merasakannya sejak Dulu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Pusat Riset dan Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menyebut kisruh seputar pernyataan Megawati Soekarnoputri tentang Orde Baru berakar dari "pisah gerbong" antara PDI Perjuangan (PDI-P) dan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Firman menyebut pernyataan ini berkelindan dengan situasi politik sekarang.

Sebelumnya, ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Senin (27/11/2023) kemarin, Megawati menyebut pemerintah sekarang bertindak seperti Orde Baru.

Pernyataaan ini dinilai sebagai kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Izinkan Prabowo dan Mahfud Cuti Kampanye Pilpres 2024, Fleksibel Mengikuti Jadwal KPU

Akan tetapi, Firman menyebut cap "Orde Baru" untuk mengkritik pemerintah bukanlah hal baru. Ia menyebut fenomena ini telah terjadi pada tahun 2014 dan 2019, saat PDI-P menang pemilu.

"Tahun 2019, 2014, itu kan juga terlontar (cap pemerintah Orde Baru). Pada masa itu, sebagian kalangan juga sudah mengindikasikan bahwa praktik politk yang ada sepertti Orde Baru. Jadi ini bukan hal yang betul-betul baru juga," kata Firman dalam program Kompas Petang Kompas TV, Selasa (28/11).

Peneliti BRIN itu menyebut pernyataan soal Orde Baru menunjukkan insekuritas dan puncak kegusaran akibat PDI-P dan Jokowi berpisah haluan jelang Pilpres 2024.

"Bisa jadi situasinya berbeda jika kalau memang tetap sejalan antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Sekarang, Ibu Mega sebagai bagian dari kekuasaan sudah mulai merasakan praktik yang dirasakan oposisi selama ini," kata Firman.

"Kalau sebelumnya menjadi bagian dari kekuasaan, saat ini saya kira sudah terlepas dari kekuasaan sehingga mulai merasakan dan mulai sensitif, mengalami insekuritas dengan situasi politik yang terjadi," lanjutnya.

Sementara itu, politikus PDI-P, Deddy Sitorus menyatakan bahwa pihaknya tidak terima dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang mesti melalui skandal Mahkamah Konstitusi (MK). 

Deddy pun mengklaim pihaknya mengalami berbagai tekanan jelang Pemilu 2024.

"Kenapa ini menjadi masalah bagi kita? Satu-satunya sumber masalah soal apa yang terjadi di MK," kata Deddy.

"Kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, dengan Khofifah, atau siapa pun saya kira tidak akan terjadi yang seperti ini," lanjut juru bicara TPN Ganjar-Mahfud tersebut.

Baca Juga: Saat Megawati Sebut Pihak Berkuasa saat Ini Hendak Bertindak seperti Orde Baru: Ibu Sudah Jengkel...