Jika Jadi Presiden-Wapres, Ganjar-Mahfud Buat Zaken Kabinet, Angkat Menteri Tak Pakai Jatah-Jatahan

SURABAYA, KOMPAS.TV - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya dan calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo akan mengangkat menteri secara zaken kabinet.

"Kami akan melakukan rekrutmen kementerian itu dengan zaken kabinet, itu kesepakatan awal," jelas Mahfud dalam acara Gagas RI di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (23/11/2023).

Zaken kabinet merupakan kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu.

Mahfud MD mengatakan, nantinya pemilihan menteri di kabinetnya dengan Ganjar akan selektif.

Orang yang diajukan oleh partai politik untuk menjadi menteri akan diuji, tak serta-merta diterima. 

"Secara politik, ya nanti pengangkatan para menteri itu bukan karena politik dagang sapi, harus dicari orang-orang yang punya track record yang bersih, yang kemudian juga punya keberanian untuk melakukan penataan di institusinya masing-masing, terutama di tingkat kabinet," jelas Mahfud.

Baca Juga: Ganjar Ajak Masyarakat Ciptakan Demokrasi Baik dan Jauhi KKN: Laporkan Praktik Tidak Baik

Mahfud mengatakan, hampir semua orang tahu bahwa penyusunan kabinet dipengaruhi oleh partai koalisi yang meminta jatah.

"Hampir semua orang tahu, penyusunan kabinet kadang kala kan jatah-jatahan untuk partai koalisi," ucap lelaki yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) itu.

"Kami sudah berbicara dengan Pak Ganjar, dengan partai koalisi. Besok nggak pakai jatah-jatahan, lho," tegas Mahfud.

Ia juga menegaskan bahwa meski nantinya ada partai yang mengajukan nama menteri, pihaknya akan melakukan seleksi atau menguji.

"Kalau anda punya, taruh lah jatah menteri tetapi orangnya harus benar kita uji bersama, jangan asal orang ingin dapat lalu sekadarnya saja diberikan ke pemerintah untuk diangkat menjadi menteri," tutur Mahfud.

Baca Juga: KG Media Gelar Gagas RI Undang 3 Capres-Cawapres untuk Bahas Visi-Misi Menuju Indonesia Emas 2045

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu mengatakan, saat ini belum ada jatah menteri di pihaknya.

"Siapa orangnya? Sekarang belum ada jatahnya," ungkap cawapres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 itu.

"Nanti kalau sudah jadi, baru kita bicara orang. Kita seleksi benar," imbuhnya.