Sikat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Ganjar: Edukasi Anti-KKN Sejak SD, Kalau Perlu dari PAUD

SURABAYA, KOMPAS.TV - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyampaikan gagasannya dalam rangka mengatasi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia.

Dalam acara Gagas RI yang digelar di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Kamis (23/11/2023), Ganjar menyebutkan bahwa fenomena KKN menjadi keluhan banyak masyarakat.

“Kami dorong bagaimana menyikat KKN tidak hanya dari sisi treatmentnya, tahan, tangkap, OTT. Itu bagus, tapi bagaimana mencegah?” kata Ganjar.

Baca Juga: Jika Jadi Presiden, Ganjar Lanjutkan Afirmasi Kelompok Rentan: Perempuan Tertinggal dalam Banyak Hal

Ia akan membersihkan praktek KKN dengan cara memberikan edukasi sejak dini, yakni di Sekolah Dasar (SD).

“Edukasi anti-KKN sejak dini, ada pendidikan karakter berintegritas sejak sekolah dasar, kalau perlu dari PAUD (pendidikan anak usia dini) dari sisi perilaku,” jelas ia.

Kurikulum anti-KKN juga dinilai perlu diteruskan hingga sekolah menengah dan perguruan tinggi. Melalui edukasi ini, diharapkan generasi muda dapat membentuk karakter integritas.

Selain dari sisi edukasi, sistem penganggaran dan perencanaan juga menjadi sorotan mantan Gubernur Jawa Tengan ini untuk mencegah korupsi.

Bersama calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD, Ganjar berencana membuat sistem penganggaran dan perencanaan secara online melalui e-budgeting, e-planning, e-reporting di seluruh instansi pemerintah.

Menurutnya, sistem ini akan mendukung transparansi anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

“Kalau ini dilakukan, maka utilisasi elektronik dari payment yang ada dari pusat ke daerah menjadi cukup gampang. Orang akan melihat kemana proses berjalan,” jelasnya.

Baca Juga: Mahfud soal Capres Cawapres Saling Sindir: Tidak Dilarang, Asalkan Punya Data

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga memaparkan gagasannya untuk membuat satu data sebagai bentuk digitalisasi proses birokrasi.

Dengan adanya identitas tunggal ini, harapannya masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan dan hak-haknya.