Muhammadiyah Desak Firli Bahuri Mundur sebagai Ketua KPK usai Jadi Tersangka

JAKARTA,KOMPA.TV - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas pun menyebut pihaknya mendesak agar Firli untuk mundur dari jabatannya.

"Mendesak kepada Saudara Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK sekaligus sebagai komisioner KPK," kata Busyro dalam keterangan tertulis, Kamis (23/11/2023).

Ia menegaskan, praktek korupsi yang selama ini dominan dalam bentuk suap dan gratifikasi semakin meluluhlantakkan sendi-sendi kekuatan negara dari kewajiban utamanya yaitu melindungi rakyat dari penderitaan masifnya sebagai korban pemiskinan struktural

"Apalagi praktek suap, gratifikasi dibarengi dengan tindakan ekstra kumuh pemerasan oleh mereka yang sedang mengemban jabatan publik, jelas sekali menampakkan praktek kelakuan manusia nir-adab," tegasnya.

Baca Juga: Momen Abraham Samad hingga Novel Baswedan Cukur Gundul di KPK usai Firli Bahuri Jadi Tersangka

"Rakyat semakin peka nurani, tajam akal budi, dan kewarasan pemikirannya. Jika selama ini diam, jangan dianggap tidak memiliki sikap, apalagi dihadapkan pada praktek korupsi demokrasi, kepemimpinan, dan pendidikan," jelasnya.

Selain sektor penambangan, situasi saat ini, kata ia juga  diperparah oleh intervensi petinggi negara terhadap MK dan KPK untuk kepentingan politik sesaat. 

Selain itu, ia menilai hal ini melegalkan dinasti nepotisme keluarga sebagai racun demokrasi.

 

“Kiranya tragedi pelumpuhan KPK dan intervensi terhadap MK ini sudah cukup sebagai titik balik untuk bersama-sama bangkit dari limbah dosa politik yang jelas-jelas telah meruntuhkan marwah kenegaraan dan merugikan rakyat serta melumpuhkan demokrasi,” jelasnya.

Di samping itu, Busyro mengapresiasi tindakan Polda Metro Jaya terkait penetapan Firli sebagai tersangka.

"Semoga sikap terpuji ini terus dikembangkan secara sistemik dan merata untuk kasus-kasus lainnya," ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melakukan koreksi dan evaluasi dalam pembentukan Panitia Seleksi ke depan dilakukuan dengan transparan, dan mengedepankan peran serta elemen masyarakat sipil.

Baca Juga: Istana Telah Terima Surat Penetapan Tersangka Firli Bahuri, Siapkan Keppres Pemberhentian Sementara