Puan Tak Mau Ambil Pusing Lagi soal KTA Gibran dan Bobby: Biar Rakyat yang Memilih

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PDI Perjuangan belum mengambil sikap atas status Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bobby Nasution. 

Pihak DPP PDI-P menyatakan secara aturan partai, Gibran dan Bobby sudah keluar dari keanggotaan. Namun PDI-P tidak memberhentikan keduanya. 

PDI-P hanya meminta keduanya mengundukan diri dan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

Tetapi baik Gibran maupun Bobby belum menyerahkan KTA ke DPP ataupun ke DPC PDI-P.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengaku pihaknya kini lebih fokus kepada pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 dibanding mempersoalkan hal teknis terkait Gibran dan Bobby. 

Menurutnya waktu pencoblosan pada 14 Februari 2024 hanya tinggal beberapa hari lagi.

Untuk itu perlu konsentrasi dan fokus memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. 

Baca Juga: Bambang Pacul Ungkap Hubungan Jokowi dengan PDIP Sejak Gibran Maju Cawapres

"Sekarang ini sudah tinggal berapa hari? 80 harian kalau enggak salah menuju tanggal 14 Februari. Jadi sudahlah hal-hal teknis administrasi, menurut saya, itu tidak perlu kita pro kontra-kan kembali," ujarnya. 

Puan menjelaskan, saat ini seluruh kader, simpatisan dan pendukung PDI-P bekerja di lapangan dan menjalankan tugas masing-masing untuk memenangkan Pileg 2024 dan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. 

Hal inilah yang membuat DPP PDI-P tidak mau lagi membicarakan status Gibran maupun Bobby agar energi yang digunakan untuk memaksimalkan suara PDIP-P di Pileg dan Pilpres 2024 tidak terbuang sia-sia. 

Puan memilih untuk menyerahkan kepada masyarakat sebagai pilihan untuk menyikapi status Gibran dan Bobby, serta meminta masyarakat dapat mengawal jalannya Pemilu 2024 dengan jujur, adil dan damai.

"Biarkan rakyat yang memilih, biarkan rakyat yang menentukan siapa pimpinan atau pemimpin yang rakyat pilih," ujarnya.

Baca Juga: Angkat Bicara soal Dukungan Perangkat Desa ke Gibran, Puan: Serahkan ke Bawaslu

Jadi hal-hal seperti itu sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan, kita jalani saja dulu pesta demokrasi ini sampai 14 Februari," tutup Puan.