Gibran Siap Terima Teguran Bawaslu soal Hadir di Acara Perangkat Desa: Kami Datang sebagai Undangan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap menerima teguran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perihal menghadiri acara Silaturahmi Desa Bersatu di Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Gibran pun menjelaskan, kehadirannya di acara yang dihadiri sejumlah perangkat desa adalah sebagai tamu undangan.

“Nanti kalau ada teguran, kami terima tegurannya. Yang jelas kami datang sebagai undangan,” kata Gibran dikutip dari Antara, Selasa (21/11/2023).

Gibran yang merupakan Wali Kota Surakarta menambahkan, kehadirannya tersebut terjadi saat acara sudah mau selesai.

“Saya datang pas mau selesai,” ujar Gibran.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Efektif Recehkan Demokrasi, Pakar Ingatkan Jangan Gunakan saat Debat

Terpisah, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja akan memanggil panitia acara Silaturahmi Desa Bersatu yang dihadiri ribuan perangkat desa di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal tersebut dilakukan untuk mencari tahu apakah terdapat pelanggaran atau tidak dalam acara tersebut.

Sementara itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Annas menyampaikan, kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Bersatu adalah acara rutin tahunan yang dihadiri ribuan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa. Pihaknya tidak hanya mengundang Gibran Rakabuming Raka, tetap kelima tokoh lain yang menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 2024.

“Kami menghadirkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai tokoh muda inspiratif. Kami juga sebenarnya mengundang Bapak Prabowo. Kami juga sebenarnya berkomunikasi dengan seluruh capres,” ucap Asri.

Baca Juga: Mesin Politik Prabowo-Gibran Dinilai Agresif Merecehkan Demokrasi dan Terbukti Efektif

Dengan harapan, kata Asri, pertemuan tersebut bisa mengakomodasi aspirasi dari perangkat dan masyarakat desa.

“Ada beberapa poin penting yang kami berharap bisa diakomodasi ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua, dana desa Rp5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD, dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah,” katanya.