Projo Sebut Logika Ganjar Salah Nilai Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok: Mungkin Lagi Bingung Ya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon presiden Ganjar Pranowo dinilai menggunakan logika yang keliru dalam memberi penilaian jeblok untuk penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Presiden Projo Panel Barus dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Senin (20/11/2023).

“Saya pikir kalau ini bicara tentang penegakan hukum dan kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi di MK saya pikir ini logika yang salah. Karena soal MK ini kan soal tafsir konstitusi oleh MK atas gugatan yang sah dari Masyarakat,” ucap Panel Barus.

“Sementara kalau diksinya kemudian penegakan hukum lain lagi menurut saya. Jadi saya ngelihatnya ini Pak Ganjar secara logika agak aneh, ini framing.”

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Tolak Sosok dengan Rekam Kejahatan Konstitusi dan HAM Bergabung

Bukan hanya itu, Panel menilai apa yang disampaikan Ganjar Pranowo juga otomatis menempeleng dua menteri yang memiliki kedekatan dengan PDI Perjuangan yakni Yasonna H Laoly dan Mahfud MD.

“Apa yang disampaikan Mas Ganjar ini juga menempeleng menteri-menteri yang lead di bidang itu, tadi dibilang Nusron ada Pak Mahfud, terus juga ada Yasonna Laoly sebagai Menkumham itu ya, ini nempeleng 2 orang ini sebenarnya secara tidak langsung,” ujar Panel.

“Dan ini saya pikir, framing ini agak maksa, urusan angka 5, 6, 7 atau 4 ini indikatornya juga apa kita nggak nggak jelas.”

Bagi Panel pernyataan Ganjar yang menilai penegakan hukum era Presiden Jokowi jeblok tanpa indikator tidak lebih sebagai gambaran kebingungan dalam posisi politik saat ini.

Baca Juga: Prabowo Mania 08: Omongan Jokowi Politik Ibarat Sinetron Sesuai Realita, Banyak yang Baper

“Pak Ganjar mungkin lagi bingung ya, bingung berposisi dalam posisi politik hari ini, dia mau ngomong keberlanjutan sudah ada yang lebih dulu bicara itu, mau ngomong perubahan sudah ada yang bicara tentang perubahan sehingga jadi agak bingung,” ujar Panel Barus.