PDIP soal Ganjar Nilai Jeblok Penegakan Hukum Era Jokowi: Supaya Tidak Intervensi Hukum dan Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebut rendahnya penilaian calon presiden Ganjar Pranowo untuk penegakan hukum ditujukan agar Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi persoalan hukum termasuk pelaksanaan Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Politisi PDI-P Andreas Hugo Pareira dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Senin (20/11/2023).

“Kalau Mas Ganjar menyampaikan itu poin dengan nilai 5 adalah untuk menjadi bahan refleksi kita bersama, kita mendukung pemerintahan Pak Jokowi ini untuk menjaga netralitas, supaya tidak intervensi di dalam persoalan-persoalan hukum dan juga yang berkaitan dengan pelaksanaan pileg maupun pilpres ke depan,” ucap Andreas.

Baca Juga: Kabaharkam Polri: Pengamanan TPS Pemilu 2024 Sesuai Tingkat Kerawanan dan Karakteristik Wilayah

“Karena itu akan menentukan perjalanan bangsa ini ke depan bagaimana kita membangun demokrasi ini.”

Andreas lebih lanjut menilai wajar jika Ganjar Pranowo, capres yang diusung partainya memberikan nilai 5 untuk penegakan hukum era Jokowi. Rendahnya nilai tersebut, kata Andreas, disampaikan agar tidak boleh ada lagi pihak yang bermain-main dengan konstitusi.

“Entry point untuk beliau menyampaikan dengan nilai rapot 5 itu adalah sangat-sangat wajar, untuk mengingatkan ke kita semua, bangsa ini, bahwa berkaitan dengan konstitusi kita tidak boleh main-main,” kata Andreas.

“Poin yang disampaikan Mas Ganjar juga di situ adalah berkaitan dengan intervensi, dan intervensi tentu mempunyai kaitan kemana-mana, intervensi kekuasaan tentunya, dan kekuasaan itu berkaitan dengan orang yang paling menentukan dalam struktur kekuasaan itu.”

Baca Juga: Trimedya Minta Rapat Komisi III DPR dengan Polri Ditunda: Kapolri Harus Datang

Sebelumnya Ganjar Pranowo menyampaikan penilaiannya soal penegakan hukum di era Joko Widodo dengan nilai 5 dalam diskusi yang digelar Iluni UNM, Makassar, pada Sabtu (18/11/2023)

“Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5 (artinya dari 1-10),” ucap Ganjar.

Tidal hanya Ganjar, Jusuf Kalla yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Joko Widodo di periode pertama pun menilai senada.