JK Berharap Ganjar Bisa seperti Megawati: Sangat Demokratis, karena Saya Alami

JAKARTA, KOMPAS.TV – Jika ada kontestan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tidak demokratis, maka akan merusak bangsa ini ke depannya.

Pendapat itu disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) usai menerima kunjungan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, di kediamannya Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

JK menyebut bahwa dirinya sangat menghargai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

"Bahwa saya sangat menghargai Ibu Mega sebagai pemimpin, ibu yang baik, sangat demokratis, karena saya alami, saya tahu betul, bukan dari luar," tuturnya.

Baca Juga: Momen Capres Ganjar Pranowo Beserta TPN Sowan ke Rumah Jusuf Kalla

Oleh karena itu, lanjut JK, ia berharap agar Ganjar juga begitu.

"Kita berjanji seperti itu. Jadi kalau ada satu kontestan yang tidak berjanji demokratis, maka pasti akan merusak bangsa ke depan."

Menurut JK, keduanya berkeinginan agar negara harus baik ke depan, hal itu menurutnya juga menjadi keinginan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Juga keinginan Pak Jokowi bagaimana tahun 2045 baik. Tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik," ucapnya.

"Tapi, apabila diberikan contoh tidak baik pada 2024, maka menjadi bagian ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya."

JK mengatakan, hari ini keduanya bersilaturahim untuk mendiskusikan negara, tentang bagaimana negara ini ke depan lebih baik.

"Negara lebih baik itu haruslah dengan kerja sama semua pihak yang baik, dan karena itulah kita harapkan dalam pemilu yang akan datang dilaksanakan sebagaimana slogannya dengan baik dan aman."

Baca Juga: JK Usai Bertemu Ganjar: Jika Ada Contoh TIdak Baik di 2024, Akan Jadi Bagian Ketidakadilan ke Depan

Yang sangat penting, lanjut JK, ialah diharapkan dalam situasi seperti ini, maka aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI, dan seluruh aparat negara itu melaksanakan pemilu secara aman, baik dan netral.

"Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah semua pejabat, semua aparat, selalu berbunyi akan taat pada undang-undang, dan akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baknya, seadil-adilnya."

"Jadi jika ada pejabat tingkat apa pun tidak berlaku adil, maka dia melanggar sumpahnya, dan sumpahnya selalu ada Alquran atau Injil di atasnya," kata JK.