Demokrat Minta Bawaslu Investigasi Temuan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menginvestigasi temuan pakta integritas yang diduga milik Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. 

Salah satu poin dalam pakta integritas yang ditemukan itu ialah siap mencari dukungan bagi Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong untuk Pilpres 2024.

Pakta integritas itu muncul ke publik setelah ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat penangkapan Yan Piet dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. 

Baca Juga: Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar, Mahfud: Itu Terbit Sebelum Resmi Jadi Capres

"Ya artinya harus diinvestigasi oleh badan yang mengawasi pemilu, Bawaslu dalam hal ini, diklirkan, dicek kalau memang ada pelanggaran, ditindaklanjuti," kata Syarief di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/11/2023). 

Menurut dia, bila temuan pakta integritas itu benar adanya patut masuk dalam tindakan pelanggaran. 

Sebab, Pj kepala daerah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjaga netralitasnya di Pemilu 2024. 

"Ya saya pikir begini, di dalam dukung mendukung itu kan itu sifatnya individu. Kalau konstitusi, saya pikir itu institusi, apalagi mempergunakan otoritasnya sebagai atasan, tentu itu ada pelanggaran." 

"Nah kita lihat di sini nanti bagaimana nih Bawaslu untuk menyikapi. Apakah termasuk pelanggaran peraturan di situ atau bagaimana? Apalagi Bawaslu juga harus lebih banyak proaktif di situ sebenarnya," katanya. 

Adapun Mahfud MD yang menjadi cawapres Ganjar, menyebut pakta integritas itu terbit pada Agustus 2023.

Pada waktu itu, kata dia, Ganjar belum resmi menjadi capres yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

"Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi kan bahasanya," kata Mahfud, Selasa (14/11/2023), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: PDIP Beri Sanksi pada Bobby Nasution, Begini Tanggapan Ganjar

Menurut dia, perihal pakta integritas tersebut tidak ada kaitannya dengan ranah hukum. Selain itu, kata dia, hal tersebut juga tidak mencoreng netralitas ASN.

"Enggak juga (mencoreng netralitas ASN)," ucap dia.